"APBD itu ada pos bantuan sosial. Mereka ngajuin program, kita teliti, harganya berapa kita koreksi. Misalnya mau minta beli motor, kita cek harga motornya berapa. Begitu dapat harga motornya kita tanya kamu mau pengadaan sendiri atau kita ngadain dengan harga yang kita tentuin," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (28/7/2015).
"Jadi enggak bisa kita mau kasih duit gelondongan, harus ngajuin mau beli motor berapa, harga berapa terus mereknya apa lalu kita cocokkan di SKPD terkait," lanjutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Misalkan buat alat-alat buat (anti) huru-hara itu, yang ngecek siapa Satpol PP. Terus kita tanya dia mau terima barang apa beli sendiri, kalau mau beli sendiri ya sudah kita kasih duit seharga nilai dan jumlah itu," terang Ahok.
Mengenai besaran uang saku dan uang makan, Ahok akan memberinya per hari. Tentu saja setelah melakukan kegiatan membantu Pemprov.
"Itu per hari. Kalau kita minta pasukan datang kan dikasih uang honor, nah honor itu ditetapkan Rp 250 ribu per hari. Uang makannya Rp 38 ribu per hari," lanjutnya.
Namun dia mendorong agar TNI Polri aktif memiliki rekening Bank DKI. Hal ini dimaksud agar dapat mentransfer uang tersebut dengan lebih mudah.
"Saya lagi dorong TNI Polri yang mau kerjasama kita dia mesti punya rekening Bank DKI biar kita transfer langsung. Rekening Bank DKI itu kelebihannya ATM-nya yang combo dia bisa naik bus gratis. Jadi bisa menjadi e-ticket naik Transjakarta, walaupun enggak dipotong tapi saya pengen tahu siapa yang naik bus. Terus mesti pakai seragam, kalau nggak nanti takut nakal terus dipinjamin," tutup Ahok. (aws/hri)











































