Massa HTI Yogya Demo Tolak Kenaikan Harga BBM

Yogyakarta - Ratusan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Yogyakarta, Rabu (23/2/2005) menggelar aksi menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Mereka juga mengecam sikap ngotot pemerintah yang tetap akan menaikkan BBM, meski ada alternatif lain untuk mencari sumber pendapatan negara.Aksi yang mulai sekitar pukul 09.30 WIB itu dipusatkan di perempatan Kantor Pos Besar di Jl. Senopati. Ratusan simpatisan HTI yang memenuhi pinggir troatar perempatan Kantor Pos Besar itu berangkat dari tiga titik, yaitu Bundaran kampus UGM, depan kantor Walikota Yogyakarta di Timoho dan kampus STIE Kerjasama di jJl. Parangtritis, Yogyakarta.Dari ketiga titik pemberangkatan itu, mereka melakukan long march sambil membagi-bagikan selebaran yang berisi penolakan rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM. Mobil bak terbuka yang digunakan untuk mengawal rombongan, di sepanjang jalan yang dilalui juga digunakan untuk berorasi. Beberapa spanduk dan poster yang dibawa, antara lain bertuliskan 'tolak kenaikan BBM, IMF Biang Kerok, BBM milik rakyat, Jangan tambah derita rakyat.'Dalam orasinya di perempatan Kantor Pos Besar, salah seorang anggota HTI Ustadz M. Ramzi menyatakan, rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM pada bulan April ini menunjukkan bila pemerintah semakin zalim dan semakin tidak peduli terhadap nasib rakyat.Pemerintah yang seharusnya menjadi pengayom rakyat justru sebaliknya menambah beban penderitaan rakyat. Hal itu bukanlah cara yang adil dan sahih serta menolak cara-cara sekuler kapitalistik termasuk campur tangan IMF dalam pengaturan ekonomi Indonesia. Hubungan pemerintah dengan rakyat dalam masalah BBM bukanlah hubungan antara penjual dan pembeli, tapi hubungan antara yang mengurusi rakyat dengan rakyat yang berhak menikmati harta kekayaan yang dimilikinya dengan harga murah. "Namun bila pemerintah tetap ngotot mau menaikkan itu, namanya menzalimi rakyat," katanya.Ramzi mengatakan, sebenarnya masih banyak alternatif untuk mencari sumber pendapatan negara sehingga pemerintah tidak harus menaikkan harga BBM. Selain itu banyak terjadi kebocoran dan pemborosan di APBN dan APBD yang seharusnya cepat diatasi, bukan hanya di biarkan saja."Pemerintah harus cari sumber pendapatan lain, seperti menyita harta koruptor, kasus BLBI yang menhabiskan uang negara sebesar Rp 225 trilun. Sedangkan bila BBM naik pemerintah hanya mendapat Rp 60 triliun yang dengan tega mengorbankan 200 juta rakyat," katanya. (asy/)