"Ada yang kinerja baik, penyerapannya kurang. Ada yang pencitraannya baik tapi kinerjanya kurang," kata Novanto kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2015).
Menurutnya, DPR sudah memiliki hasil evaluasi sendiri. Namun, Novanto tidak mau menyebutkan nama.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Novanto menegaskan bahwa reshuddle adalah hak prerogatif Presiden. Semuanya kembali ke tangan Jokowi.
"Tentu Presiden sangat hati-hati di dalam memilih ini," ujar Novanto. (imk/tor)











































