Muhammadiyah Diharapkan Bangkit Jadi Pelopor Keadaban Publik

Jelang Muktamar ke-47 Muhammadiyah

Muhammadiyah Diharapkan Bangkit Jadi Pelopor Keadaban Publik

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Senin, 27 Jul 2015 11:29 WIB
Muhammadiyah Diharapkan Bangkit Jadi Pelopor Keadaban Publik
Foto: elvan dany sutrisno
Jakarta - Muhammadiyah akan menggelar muktamar ke-47 pada 3-7 Agustus 2015 di Makassar Sulawesi selatan. Muhammadiyah diharapkan dapat kembali bergeliat menjadi pelopor gerakan di masyarakat.

"Muktamar Muhammadiyah ke 47 di Makassar sangat krusial, karena ini adalah Muktamar pertama setelah Muhammadiyah berusia seabad (berdiri tahun 1912)," kata mantan Ketua Umum PP Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Raja Juli Antoni, kepada detikcom, Senin (27/7/2015).

Muktamar mestinya dapat merumuskan tantangan kekinian Muhammadiyah pada abad kedua. Konsep dakwah Muhammadiyah mesti diperluas dan dikontekstualisasi untuk menjawab tuntutan zaman.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dengan spirit Islam Berkemajuan, Muhammadiyah mesti menjadi pelopor gerakan "keadaban publik'. Keadaban atau akhlaq tidak hanya bersifat personal (adab masuk toilet, terhadap orang tua dll), tapi keadaban publik seperti gerakan jamaah anti-korupsi, membuang sampah pada tempatnya, tepat waktu, mengantri, tertib berlalu lintas, tidak merokok di ruang publik dan sebagainya," paparnya.

Muhammadiyah juga diharapkan menggarap isu-isu kontemporer seperti penanggulangan bencana, advokasi kelompok marjinal, advokasi hak konsumen, lingkungan hidup, hak asas imanusia dan lain sebagainya.

"Hanya dengan dakwah Muhammadiyah akan relevan dengan kebutuhan bangsa dan dunia secara umum," lanjutnya.

Mengenai kandidat Ketua Umum, menurut Raja, Muhammadiyah menganut prisip dan tradisi kepemimpinan kolektif dan kolegial. Ketua umum bukan figur tunggal yang menentukan hitam-putih organisasi.

"Namun demikian diharapkan ketua umum terpilih adalah ketua umum yang bisa memahami tantangan berdakwah di era digital, kompleksitas politik di tanah air, sehingga bisa menempatkan  kepentingan sosial-politik Muhammadiyah, dan memiliki independensi politik, dapat menjaga kedekatan yang sama dengan partai politik apa pun," pungkasnya. (van/try)


Berita Terkait