Soal Isu Reshuffle Kabinet, Ini Saran Ketua MPR untuk Menteri Kabinet Kerja

Surabaya - Isu reshuffle kabinet oleh Presiden Jokowi sempat santer dibicarakan. Ketua MPR Zulkifli Hasan memberikan saran kepada para menteri kabinet terkait isu reshuffle ini.

Menurutnya para menteri, khususnya menteri koordinator agar lebih banyak melakukan koordinasi dengan instansi aparat penegak hukum agar tidak terjadi lagi kasus gesekan antar instansi penegak hukum. Menteri jangan terlalu sibuk mengurusi isu ini hingga akhirnya lupa pada tugas utamanya.

"Kita harap menteri-menteri tidak terlalu sibuk, capek sendiri kemudian kurang koordinasi dengan baik," kata Zulkifli kepada detikcom di ruang VIP Bandara Internasional Juanda, Sabtu (24/7/2015).

Dia mencontohkan beberapa kasus yang harusnya tidak perlu terjadi jika koordinasi berjalan dengan baik di kementerian adalah masalah serapan anggaran rendah dan penegakan hukum.

"Serapan anggaran rendah, itu kurang bagus. Lalu penegakan hukum misalnya, dulu antara KPK dengan polisi, KY dengan polisi. Menko harus koordinasi lebih intens agar masalah itu tidak ramai di luar. Kalau koordinasi bagus, saya kira bisa diselesaikan," ucapnya.

Soal reshuffle, Zulkifli menyarankan sebaiknya Presiden Jokowi menunggu pemerintahannya berumur satu warsa sebelum memikirkan reshuffle. Namun semua itu kembali lagi pada hak prerogatif presiden.

"Itu kan hak preogratif presiden. Cuma saya sampaikan ini kan sudah lewat bulan suci Ramadan sudah, alhamdulillah lancar, lebaran alhamdulillah lancar. Saya kira setelah itu, 10 bulan, 1 tahun saya kira kembali ke Presiden. Itu hak dari Presiden," ujarnya.

Zulkifli yang juga Ketum PAN ini juga mengungkapkan soal posisi PAN jika terjadi reshuffle. PAN yang dari Koalisi Merah Putih (KMP) ini sebelumnya juga dikabarkan bakal masuk pemerintahan lewat reshuffle. Namun Zulkifli menyatakan PAN tetap akan objektif menilai pemerintahan.

"PAN sudah katakan berkali kali di luar maupun di dalam pemerintahan sama terhormatnya," katanya.

Sementara untuk kasus Tolikara, Papua, Zulkifli berharap kejadian itu tidak terulang. Koordinasi pemerintah harus lebih baik untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

"Tolikara tidak boleh terjadi lagi. Kalau kita mau (jadi bangsa) maju tidak boleh terjadi lagi.
Sejak 18 Agustus 1945, kita ini sudah Bhineka Tunggal Ika, siapapun kita, kita bebas beragama, tidak ada yang melarang," kata Zulkifli.

Menurutnya, tantangan yang seharusnya diselesaikan agar bangsa Indonesia lebih maju adalah masalah pengangguran, kemiskinan, transparasi pemerintahan serta politik yang berbudaya.

"Kalau kita ngomong kerusuhan agama lagi, mundur kita menjadi Indonesia sebelum 18 Agustus 1945. Sehingga tidak boleh terjadi dan harus menjadi Indonesia yang lebih baik lagi ke depan," tegas dia. (ze/slh)