Dihukum Bayar Denda Rp 100 M, Agung Cs: Ini Aneh

Jakarta - Selain menyatakan pengurus Golkar hasil Munas Bali sah, PN Jakarta Utara juga menjatuhkan denda Rp 100 miliar ke kubu Agung Laksono dan Menkum HAM Yasonna Laoly. Kubu Agung pun tidak terima.

"Ini aneh. Harus ada buktinya, ini subyektif," kata Ketua DPP Golkar hasil Munas Ancol, Lawrence Siburian saat dihubungi, Jumat (24/7/2015).

Kubu Agung menilai putusan majelis hakim tersebut sudah melampaui kewenangan. Kepengurusan Munas Ancol pun akan mengajukan banding.

"Majelis hakim ini menurut saya melampaui kewenangnya. Dia menilai putusan mahkamah partai tidak sah. Itu jelas menempatkan diri jadi atasan dari mahkamah partai," ungkapnya.

Sebelumnya, majelis hakim PN Jakut mengatakan bahwa pihak tergugat 1 yakni Agung Laksono dan Zaenuddin Amali, tergugat 2 dari DPD 2 Jakarta Utara Muhammad Bandu dan Priyono Joko Alam, serta tergugat 3 Menkum HAM Yasonna Laoly dikenakan denda sebesar Rp 100 miliar.

"Menghukum tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3 secara tanggung renteng membayar kerugian materil sebesar Rp 100 miliar," ujar Lilik di PN Jakarta Utara, Jalan RE Martadinata, Jakut, Jumat (24/7/2015).

Menurut Lilik, nilai kerugian berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan penggugat untuk menghadapi tergugat sebesar Rp 12 miliar dan biaya di Mahkamah Partai Golkar sebesar Rp 5 miliar. Selain itu, adapula kerugian imateril berupa pikiran, tenaga, dan kepercayaan kader Partai Golkar terhadap penggugat kepada seluruh Partai Golkar yang sah dan pendapat umum yang memojokkan penggugat seolah-olah sebagai Partai Golkar yang tidak sah dan apabila dinilai dengan uang senilai 1 triliun.

(imk/erd)