Hal itu dikatakan Tjahjo usai rapat koordinasi tentang pilkada serentak bersama Presiden Joko Widodo, Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Ketua Bawaslu Nasrullah serta Ketua KPU Husni Kamil Manik.
Tjahjo memastikan bahwa anggaran untuk pelaksanaan pilkada serentak di 269 daerah itu sudah 100 persen tercukupi. Dia menegaskan bahwa tidak ada alasan menunda pilkada serentak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Memang ada beberapa daerah yang anggarannya belum disetorkan karena masalah teknis. Dalam catatan Bawaslu, kata Tjahjo, ada tiga kabupaten yang belum menandatangani kesepakatan dana hibah sehingga anggaran belum cair.
"Anggaran untuk pelaksanaan pilkada serentak KPU sudah 100 persen tercukupi meskipun ada yang belum disetor karena sifatnya teknis," kata Tjahjo.
Terkait biaya pengamanan, Tjahjo mengatakan bahwa masih ada 22 daerah yang masih dalam proses negosiasi. Ini dikarenakan soal anggaran pengamanan harus diputuskan bersama pemerintah daerah dan kabupaten kota.
"Jadi secara prinsip semua data-data terkait pilkada oleh Kemendagri sudah diserahkan ke KPU dan anggaran sudah tercukupi," kata Tjahjo.
(erd/nrl)










































