Polisi Usut Keluarnya Surat GIDI yang Picu Insiden Tolikara

Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti Minggu pagi mengunjungi langsung lokasi penyerangan terhadap warga yang tengah Salat Id di Karubaga, Tolikara, Papua Jumat (17/7/2015) lalu. Kapolri juga sempat menggelar pertemuan dengan pengurus Gereja Injili Di Indonesia (GIDI), tokoh muslim dan jajaran Pemda Tolikara.

Secara khusus Kapolri mempertanyakan keluarnya surat edaran GIDI yang disebut melarang digelarnya Salat Id oleh warga muslim pada Jumat lalu. Surat inilah yang disebut menjadi pemicu insiden penyerangan terhadap warga yang tengah Salat Id.

Badrodin menyebut bahwa surat edaran larangan Salat Id tersebut memang benar adanya. "Surat itu benar adanya, ini kami sedang dalami mengapa sampai surat itu keluar," kata Badrodin kepada wartawan di Karubaga, Tolikara, Papua, Minggu (19/7/2015).

Namun hingga kini polisi belum mendapat penjelasan terkait alasan diterbitkannya surat tersebut. Informasi yang diterima kepolisian saat ini menyebut bahwa ada dua surat dari GIDI.

Surat pertama dikirim ke Pemda dan Polres Tolikara pada 11 Juli 2015. Isi surat itu adalah larangan digelarnya Salat Id. Setelah dilakukan koordinasi dengan Pemda dan Polres, surat kemudian direvisi pada tanggal 15 Juli 2015.

Dalam surat yang kedua ada perbaikan. GIDI tidak melarang digelarnya salat Id oleh umat Muslim. Namun diminta agar salat Id tidak dilakukan di halaman atau ruang terbuka melainkan di Musala.

GIDI juga meminta agar ibadah salat Id tidak menggunakan pengeras suara dengan volume yang kencang. Alasannya karena hari itu bertepatan dengan digelarnya seminar internnasional GIDI yang dihadiri perwakilan dari seluruh Indonesia.

Namun tokoh muslim di Tolikara, Haji Ali Muhtar mengaku tidak menerima surat edaran tersebut. "Seandainya surat itu kami terima, tentu akan kami laksanakan sesuai petunjuk dalam surat tersebut," kata Ali di tempat yang sama.

(erd/erd)