Presiden Perintahkan Gelar Operasi Berantas Illegal Logging
Selasa, 22 Feb 2005 20:20 WIB
Jakarta - Presiden Yudhoyono memerintahkan pengelaran operasi terpadu untuk menggulung sidikat ilegal logging di Papua. Target operasinya mengejar dan menangkap para cukong yang selama ini seolah tidak tersentuh oleh aparat penegak hukum.Pernyataan tersebut merupakan hasil dari rapat terbatas penanggulangan ilegal looging yang mendadak dilaksanakan di kantor presiden, Jakarta Pusat, Selasa (22/2/2005). Rapat tersebut diikuti oleh Menhut Ms Kaban, Mendagri M. Ma'uf, Kapolri Da'i Bachtiar, Dirjen Imigrasi Iman Santoso dan Kasum TNI Adam Damiri yang hadir mewakili Panglima TNI. "Pemerintah telah mengantongi 32 nama cukong yang terlibat ilegal logging di Papua dan daerah-daerah lainnya. Sebagian dari nama-nama tersebut adalah warga asing yang kebanyakan orang Malaysia. Nama-nama tersebut merupakan masukan dari LSM Telapak dan Enviroment Investigation Agency. Selain itu operasi ini juga untuk menagkap oknum pemda, polisi, TNI dan institusi pemerintah lainnya yang menjadi beking ilegal logging," kata Kaban, Pelaksanaan operasi terpadu akan melibatkan Departemen Kehutanan (Dephut), Polri, Imigrasi, TNI dan Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Presiden menunjuk kapolri untuk memimpin langsung tim terpadu tersebut. "Saya diberi waktu 2 minggu untuk menyiapkan rencana-rencana konkrit yang bisa diaplikasikan dengan segera " kata Kapolri.Salah satu langkah yang akan digelar, kata kapolri, dalah operasi intelejen untuk mengedus keberadaan para cukong beserta aktivitasnya. Hasil tersebut akan ditindak lanjuti dengan penyidikan dan pelimpahan kasus tersebut ke kejaksaan.Kaban menyatakan operasi tersebut merupakan perintah langsung dari presiden. Karena itu pemerintah tidak akan segan-segan mengelontorkan dana untuk mendukung pelaksanaan operasi tersebut. Mengingat akibat ilegal logging pemerintah mengalami kerugaian dalam jumlah yang besar." Dephut sendiri punya cadangan dana operasi sekitar 12 miliar dan mungkin nanti bisa ditambahkan oleh instasi-instasi yang terlibat," katanya.
(nal/)











































