Terminal Tirtonadi Solo akan Segera Diambil Alih Pemerintah Pusat

Terminal Tirtonadi Solo akan Segera Diambil Alih Pemerintah Pusat

Muchus Budi R. - detikNews
Rabu, 15 Jul 2015 19:39 WIB
Terminal Tirtonadi Solo akan Segera Diambil Alih Pemerintah Pusat
Foto: Muchus
Solo - Terminal Tirtonadi Solo akan segera diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Pusat karena sebagai terminal transit terbesar di Jateng, Pengelolaan badan layanan umum (BLU) tersebut akan memberatkan anggaran daerah. Pemkot Surakarta dimungkinkan tetap bisa mengelola sisi komersial dari terminal itu atau bahkan dimungkinkan bisa membangun terminal baru lainnya.

"Tahun 2017 pengelolaan Tirtonadi sebagai BLU akan diambil alih pusat. Terminal ini merupakan terminal transit terbesar yang menghubungkan jurusan ke timur dan barat. Saat ini masih dibicarakan partisipasi Pemda dalam pengelolaan atau mungkin mendirikan terminal baru lagi untuk bus tujuan yang lebih dekat dan terintegrasi dengan angkutan kota," jelas Anggota Komisi 6 DPR RI, Aria Bima, saat memantau langsung pelayanan arus mudik lebaran di Terminal Tirtonadi, Solo, Rabu (15/7/2015).

Mengenai share pendapatan dan pengelolaan tersebut harus dibicarakan sebelum dilakukan serah terima ke ppusat. Namun Aria Bima mengusulkan agar fungsi BLU dikelola oleh Pusat, sedangkan fungsi bisnis yang sedang direncanakan akan dibangun di lantai dua Tirtonadi tetap bisa dikelola oleh Pemerintah Daerah.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pembangunan tahap pertama untuk lantai satu yang memakan anggaran APBN sebesar Rp 135 miliar dan telah dikerjakan sejak tahun 2009 itu harus selesai tahun ini. Pada saat ini proses pembangunannya sudah mencapai 80 persen.

Sedangkan di lantai dua nantinya akan dibangun pusat perbelanjaan. Akan dibangun pusat grosir semacam Pasar Klewer 2. Kawasan bisnisnya itulah yang menurut Bima, nantinya mungkin bisa dikelola Pemda. Namun BLU-nya harus dikelola pusat agar tidak membebani anggaran daerah.

"Untuk pembangunan lantai dua belum ditentukan apakah akan menggunakan anggaran dari pusat ataukah atau dikerjasamakan operasionalnya dengan pihak swasta. Pasalnya, anggaran dari pusat juga dialokasikan  untuk pembangunan terminal di daerah lain. Hal itulah yang harus dibicarakan lagi secara mendalam," ujarnya. (mbr/rvk)


Berita Terkait