Soal Reshuffle, Menko Perekonomian Paling Banyak Dibahas Netizen

Jakarta - Wacana reshuffle bergulir panjang, diberitakan banyak media dan menjadi perbincangan mulai dari kalangan istana hingga sosial media. Politicalwave mencatat menteri yang paling banyak dibahas di sosial media itu adalah Menteri Perekonomian Sofyan Djalil.

Pemantauan di beberapa sosial media itu dilakukan pada 1 Mei-8 Juli 2015. Jumlah percakapan terkait isu reshuffle ada 92.979 percakapan yang berasal dari 15.512 akun dan memiliki jangkauan percakapan seluas 73.358.433.

Hasil analisa Politicalwave menemukan setidaknya ada 17 menteri yang banyak dibahas terkait isu reshuffle. "Urutan terbanyak adalah Menko Perekonomian Sofyan Djalil," ujar CEO & Founder PoliticaWave Yose Rizal dalam diskusi reshuffle kabinet di The Ubud Building Jalan H Agus Salim Jakarta Pusat, Selasa (14/7/2015).

Menteri berikutnya adalah Menteri ESDM Sudirman Said dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Alasan utama netizen adalah kinerja Menko Perekonomian tidak memuaskan terkait koordinasi antara menteri bidang ekonomi.

"Hal itu menyebabkan perekonomian menurun, ditandai dengan pelemahan rupiah dan pertumbuhan ekonomi terendah sejak tahun 2009," ujarnya.

Isu lain yang banyak disorot oleh netizen adalah buruknya komunikasi antar menteri dengan masyarakat. Seperti belakangan ada menteri yang mengungkap menteri lainnya yang menjelekkan Presiden Jokowi.

"Selain itu, minimnya komunikasi para menteri dengan masyarakat menyebabkan timbulnya anggaran menteri itu tidak melakukan terobosan. Isu ini ditujukan untuk Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani," paparnya.

Secara garis besar ada 5 hal yang memicu timbulnya desakan agar Presiden mereshuffle menteri, yakni kinerja yang tidak memuaskan, kurangnya koordinasi antar menteri dalam menyelesaikan krisis dan beberapa menteri dianggap tidak loyal kepada Presiden.

"Juga minimnya komunikasi efektif baik internal antar menteri maupun dalam sosialisasikan program kerja, tidak teliti hingga mengakibatkan blunder serta kebijakan yang dinilai kontroversial," ucap Yose.

(bal/jor)