Jaya Suprana Usulkan Sarana e-Voting 2019 dari BPPT

Jakarta - Wacana penerapan electronic voting (e-voting) atau pemungutan suara secara elektronik bergulir di Kementerian Dalam Negeri. Hari ini, Mendagri Tjahjo Kumolo mendapat masukan agar penyediaan sarananya menggunakan kajian dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Tawaran itu disampaikan pendiri Museum Rekor Indonesia Jaya Suprana dalam pertemuan dengan Mendagri Tjahjo Kumolo di Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (14/7/2015)

"Salah satu concern kami kan waktu itu bapak sampaikan 'saya akan ambil program (e-voting) India', kenapa bapak nggak ambil program yang Indonesia. Kunjungan saya nggak mubadzir, saya berani tawarkan dan itu bukan usaha saya. Saya tahu BPPT sanggup pak," kata Jaya Suprana kepada Tjahjo.

"Bapak minta apapun mereka akan lakukan, mereka kerjanya bukan paksakan program, tapi bapak butuhnya,"imbuhya.

Tjahjo menanggapi, bahwa e-voting itu bisa dilakukan jika e-KTP telah selesai. Saat ini sudah 172 juta e-KTP dan terus berproses. Tjahjo mengatakan, tahun 2018 seharusnya sudah mulai bisa diterapkan e-voting dalam pilkada gelombang kedua.

"Kenapa lirik India, dengan jumlah 800 juta pemlih dengann error nggak sampai 2 persen. Didukung juga oleh wakil ketua DPR Fadli Zon, harus persiapan tahun 2019," ujarnya.

Menurutnya, e-voting yang diterapkan India secara teknis bisa menjadi contoh untuk diterapkan di Indonesia, meski tidak berarti Indonesia mengajukan proyek e-voting kepada India.

"Memang belum ada penawaran dalam negeri, tapi mengapa tidak kalau bisa lebih praktis, lebih murah dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena jangan sampai e-voting membuka peluang manipulasi," tutur mantan Sekjen PDIP itu.


(bal/faj)