Ahok Persoalkan Surat Kesepakatan BPK dengan DPRD Soal Tanggapan Atas Audit

Ahok Persoalkan Surat Kesepakatan BPK dengan DPRD Soal Tanggapan Atas Audit

Ayunda Windyastuti Savitri - detikNews
Selasa, 14 Jul 2015 15:11 WIB
Ahok Persoalkan Surat Kesepakatan BPK dengan DPRD Soal Tanggapan Atas Audit
Foto: Grandyos Zafna
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) sempat naik pitam lantaran tidak diberi kesempatan pidato dalam rapat paripurna Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) anggaran 2014 oleh DPRD. Ahok menduga ada kesepakatan antara dewan dan BPK RI pada 6 Juli lalu.

"Saya nggak mau komentar lah. Maksud saya itu nggak lazim saja, bagaimana bertahun-tahun semua itu harus diserahkan kepada kepala daerah melalui sidang paripurna karena ini begitu serius. Satu buku buat DPRD dan satu buku buat gubernur," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Selasa (14/7/2015).

"DPRD dan gubernur ini bukan terpisah, beda dengan kasus presiden dan DPR RI. Pemerintahan daerah terdiri dari gubernur, eksekutif dan DPRD. Jadi bagaimana mereka menterjemahkan hanya kepada DPRD," lanjutnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Ahok, sikap lembaga negara tersebut tidak masuk akal. Dia pun heran bukan main mengapa BPK RI bisa sampai membuat kesepakatan dengan DPRD.

"Di BPK ada oknum siapa yang main, sampai BPK membuat sebuah kesepakatan gila nggak (bikin) surat kesepakatan supaya tidak menyerahkan hasil pemeriksaan kepada gubernur," kata dia.

Mantan Bupati Belitung Timur itu menyebut BPK RI memberi surat kesepakatan dengan nomor 497/KB/I-XIII.2/12/2010 tentang penyerahan hasil pemeriksaannya kepada DPRD DKI Jakarta kepada Sekda DKI Saefullah. Surat tersebut, kata Ahok, diberikan setelah dirinya menegur di media, mengenai tidak diberikannya hasil pemeriksaan kepada dirinya.

"Terus mereka nyangkal kalau sudah kasih Sekda, setelah saya protes baru kasih Sekda. Makanya saya tanya BPK ini ada apa?" tanya Ahok.

Ahok heran alasan penyerahan LHP untuk dia melalui Sekda DKI secara diam-diam. Suami Veronica Tan itu pun menganggap surat keputusan bersama tersebut sarat permainan politik.

"Kalau nggak demen sama saya, senang saja. Saya harap kamu nggak demen kok, kalau kamu nggak demen kan ketahuan 2014 banyak maling kan. Itu masih terlalu kecil itu malingnya padahal dia belum periksa semua," pungkasnya.

(aws/faj)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads