Ahok Serahkan Urusan Lalu Lintas Jabodetabek ke Pemerintah Pusat

Jakarta - Presiden Jokowi meminta agar dibentuk Badan Otoritas Transportasi (Land Transportation Authority) untuk menyinergikan semua moda transportasi darat di Jabodetabek. Nantinya badan tersebut akan dikelola oleh pemerintah pusat.

"Itu pusat. Kita kasih surat ke pusat. Buat kita nggak masalah sih," ujar Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (14/7/2015).

Ahok mencontohkan beberapa waktu lalu terjadi keributan dengan daerah penyangga yang enggan membantu Pemprov mengurai kemacetan di Ibu Kota. Sehingga, Ahok menyambut baik langkah pusat untuk turun tangan dalam mengelola Badan Otoritas Transportasi Jabodetabek karena pasti akan melihat dengan netral.

"Dulu kan berantem mulu tuh. Kenapa sih kekuasaan kasih orang, ribut, kan nggak dapat duit kita. Kan nggak mungkin pusat iseng. Dia juga pengin sama-sama bikin trase bikin apa," terangnya.

"Otoritas yang ngatur atau trase ngatur rute," ucap dia.

Sebelum ini diberitakan, Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri dan Ahok di Istana Merdeka untuk bahas mega proyek Light Rail Transit (LRT). Ahok mengatakan, Jokowi meminta dibentuk badan khusus yang menangani transportasi.

"Kita bahas bangun LRT sama kereta cepat, tapi kalau kereta cepat kita nggak terlalu pusingin ya karena itu urusan pusat. Tapi yang penting presiden ingin Badan Otoritas Transportasi Jabodetabek (Land Transportation Authority) harus segera dibentuk. Itu sudah 3 bulan tanda tangan dan sampai ke meja presiden," terang Ahok di Balai Kota, Senin (13/7) lalu.

Tujuan dari didirikannya Land Transportation Authority tersebut agar dapat mempercepat pembangunan LRT. Menurut Jokowi, transportasi kereta di kota-kota besar harus diprioritaskan pembangunannya. (aws/tor)