Sejumlah Menteri Rapat Tertutup Bahas Perbatasan di Kemendagri

Jakarta - Komitmen Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki wilayah perbatasan RI ditanggapi serius oleh seluruh pembantunya di kementerian untuk merancang beragam konsep pembangunan. Hari ini, sejumlah menteri melanjutkan pembahasan masalah perbatasan itu secara bersama.

"Wilayah perbatasan menjadi sasaran pembangunan,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno saat membuka Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) tentang Gerakan Pembangunan Terpadu Wilayah Perbatasan di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, Selasa (14/7).

Tedjo mengatakan, fokus pembangunan di wilayah perbatasan sesuai dengan program Nawa Cita yang nantinya tiap kementerian perlu menyusun dan merealisasikan program untuk pembangunan perbatasan.

“Rapat ini saya pandang perlu sesuai Nawa Cita yakni pembangunan kita mulai dari pinggiran,” ujarnya.

Beberapa menteri yang hadir dalam rapat itu, selain Menko Tedjo, adalah Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tjahjo Kumolo, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara serta Menteri Perdagangan Rahmat Gobel.

Rapat yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB berlangsung tertutup untuk awak media. Hingga pukul 11.20 WIB baru keluar satu menteri yaitu Menteri Perdagangan Rachmat Gobel.

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi memberi perintah kepada menterinya agar bisa menyulap wilayah perbatasan Indonesia menjadi lebih baik dalam kurun waktu kurang dari dua tahun.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, dalam waktu satu hingga dua tahun, daerah perbatasan Indonesia harus lebih baik dari Malaysia, Filipina, Timor Leste, hingga Papua Nugini. Saya sebagai kepala badan perbatasan, saya sudah keluarkan ada tujuh perbatasan utama. Yang dipercepat salah satunya daerah perbatasan Entikong yang besar,” kata Mendagri, di Kantor Presiden, Jalan Veteran, Jakpus, Selasa (7/7/2015). (bal/tor)