KPU Minta Pemerintah Segera Tindaklanjuti Temuan BPK

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi ketidakpatuhan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait anggaran Pemilu 2014. Ketua KPU Husni Kamil Manik meminta agar pemerintah segera mengambil tindakan atas temuan itu.

Hal ini disampaikan Husni usai melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan petinggi parpol di Kediaman Dinas Wapres JK, Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/7/2015) malam. Dikatakan Husni, masalah audit BPK itu juga dipaparkannya dalam pertemuan itu.

"Secara khusus, di depan pimpinan parpol, kami minta kepada pemerintah karena semua catatan (BPK) yang 10 itu dan itu menyinggung peran KPU, Bawaslu, MK, pemda, pemerintah pusat dan yang tidak disebut DPR, walaupun sebenarnya DPR punya kontribusi juga atas persiapan ini," ujar Husni.

Penindaklanjutan masalah tersebut, terang Husni, untuk mengantisipasi kekurangan dalam pelaksanaan pilkada atau pemilu mendatang.

"Maka kemudian kami menyampaikan agar pemerintah segera berinisiatif untuk menindaklanjuti hasil temuan BPK itu, di mana kekurangan-kekurangan yang ada bisa diantisipasi sebelum tahapan berlanjut dan utamanya sebelum pemungutan suara 9 Desember 2015 selesai," terang Husni.

Husni pun menambahkan, ada komitmen yang baik dari pemerintah atas permintaan KPU tersebut. Hal ini diamini oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Masalah kekurangan-kekurangan itu akan diselesaikan oleh pemerintah," ujar JK.

(jor/Hbb)