JK mengatakan, ada beberapa hal yang disepakati dalam pertemuan tersebut. Kesepakatan itu bertujuan agar pelaksanaan Pilkada serentak nanti bisa berjalan secara demokratis dan aman.
"Pertama, bahwa semua mendukung dan tetap setuju agar pilkada dilaksanakan tepat waktu pada tanggal 9 Desember 2015. Masalah-masalah teknis yang timbul akan diselesaikan oleh Pemerintah tentunya. dan tentunya KPU akan memberi regulasi-regulasi yang baik, sehingga dapat berlangsung pilkada tersebut dengan aman dan demokratis," ujar JK di Rumah Dinasnya, Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/7/2015) malam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Semua sepakat untuk mendukung penyelesaiannya dengan cara dapat. Artinya boleh pakai boleh tidak, tapi mudah-mudahan semua pakai. Ialah kedua kubu pengurus partai yang bersangkutan mengutus calon yang sama, kemudian mendaftar secara terpisah kepada KPU masing-masing daerah dengan cara yang sama, terkoordinasi sehingga calon tersebut dianggap sah karena saling mendukung partai tersebut," kata JK.
"Ketiga, tentu mendukung sepenuhnya bagaimana KPU dapat melaksanakan ini sebaik-baiknya secara demokratis dan kuat," kata JK.
Petinggi parpol yang hadir di antaranya Aburizal Bakrie, Idrus Marham, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua Umum Hanura Wiranto. Hadir juga Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Pertemuan berlangsung secara tertutup selama lebih kurang 2 jam.
"Itulah yang kita putuskan malam ini dan hal-hal tersebut dinotulen dan ditandatangani agar dilaksanakan sebaik-baiknya. Golkar tentu langsung dapat menerima. PPP akan berkonsultasi malam ini dengan pengurus lainnya sehingga dapat menjalankan dengan sebaik-baiknya," urai JK.
(jor/Hbb)











































