Ahok Ingin Prosedur Audit Anggaran BPK Bisa Transparan ke Publik

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) berterima kasih terhadap hasil audit keuangan tahun 2014 oleh BPK RI. Namun dirinya juga meminta agar lembaga tinggi negara tersebut ke depannya bisa transparan mengenai prosedural audit anggaran di pemerintah daerah.

Sebab, menurut mantan Bupati Belitung Timur itu selama ini prosedural yang digunakan untuk setiap daerah tidak sama. Tak ayal, berbagai dugaan pun bermunculan seiring dengan indikator penilaian opini yang bisa menimbulkan bias.

"Saya bukan protes tapi ini ada permainan. Seolah-olah saya tidak mau mengakui ada permainan di Pemda, tidak bisa menerima kalau DKI dapat WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Yang saya tuntut itu standar BPK kenapa ngaco," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (13/7/2015).

Ahok berkeinginan standar audit anggaran yang digunakan BPK RI terhadap DKI juga bisa diterapkan di daerah lainnya. Untuk itu, dibutuhkan keterbukaan pada publik.

"Nanti BPK paling rumit dan mengada-ada cuma di DKI," sambungnya.

"Kenapa saya ingin seperti itu, saya akan gunakan standar di DKI untuk seluruh Indonesia. Nanti BPK tidak bisa ngelak. Sekarang kan BPK enggak pernah buka," urai Ahok.

Suami Veronica Tan tersebut juga memberi contoh bentuk transparansi yang dilakukannya saat ini dengan cara menarik 2 pegawai BPK RI ke lingkungan Pemprov DKI. Hal ini dikarenakan dirinya ingin agar proses audit yang dilakukan sesuai dengan prosedur untuk semua daerah.

"Kita tarik dua orang BPK. Auditnya saja yang lebih, saya tidak masalah. Saya bahkan ingin BPK audit yang benar," pungkasnya.

(aws/rni)