"Kami tidak melihat dalam kapasitas ini sebagai calon kepala daerah, kami nilai dari rekam jejak, kapasitas pemimpin dan gagasan dalam menjalankan agenda kerakyatan," ucap Sekjen PDIP Hasto Kristyanto di sela Rapimnas PPP di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (13/7/2015).
Hasto menilai terkait politik dinasti dalam Pilkada, sesuai UUD dan putusan MK yang membatalkan ketentuan batasan pencalonan bagi keluarga petahana, bahwa hak dipilih dan memilih tidak bisa dibatasi hubungan kekeluargaan,
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasto mengatakan, PDIP melihat Undang-Undang Dasar telah mengaskan adanya perlakukan yang sama terhadap warga negara dalam pemilu, maka prinsip kesetaraan itulah yang diusung oleh PDIP bukan persoalan politik dinasti atau bukan.
Meski kata Hasto, partai punya mekanisme untuk menentukan kualitas calon kepala daerah yaitu dengan Sekolah Partai yang untuk pertama kalinya sudah berjalan beberapa waktu lalu dan menuai respon positif dari publik.
"Kami ambil sikap positif. Siapa yang disiapkan sebagai calon kepala daerah, kami lakukan dengan sekolah partai. Mereka yang siapkan diri dan dicalonkan partai harus ikut sekolah partai," paparnya.
"Angkatan kedua sekolah partai 21 Juli," imbuh Hasto. (bal/tor)











































