DPR-BPK Saat Reses, NasDem Curiga Ada Skenario Pilkada Ditunda

Jakarta - DPR mengadakan rapat dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait audit KPU soal Pilkada Serentak di masa reses. NasDem pun curiga rapat yang mendadak ini adalah salah satu upaya menunda Pilkada.

"Seharusnya rapat itu tidak mendesak, karena hasil temuan KPU oleh BPK ini ada motif-motif atau skenario sampai pimpinan bersemangat lakukan rapat saat reses," kata Sekretaris F-NasDem, Syarif Alkadrie, saat dihubungi, Senin (13/7/2015).

Menurut Syarif, seharusnya KPU tidak diberi beban terus menerus di saat proses persiapan Pilkada. Sebelumnya, BPK juga mengaudit anggaran Pilpres 2014.

"Dewan sekarang fokus pada kelompok dan golongan. Masa saat reses dan mau lebaran, ada rapat konsultasi mendadak," ujarnya.

Dia menduga ada maksud lain dari audit BPK ini. NasDem khawatir ada penundaan Pilkada yang dijadwalkan pada 9 Desember 2015 ini.

"Ini ada skenario supaya Pilkada tanggal 9 tidak siap padahal di daerah sudah siap. Kalau ditunda, maka ada resistensi di daerah," ucap Syarif.

Dalam agenda yang diperoleh, BPK akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kesiapan dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak ke DPR. Rapat diagendakan pada pukul 13.30 WIB.

Sebelumnya, BPK menyebut audit anggaran Pilkada 2015 ini adalah permintaan dari DPR. Audit ini berbeda dengan audit rutin yang biasa dilakukan BPK untuk laporan keuangan lembaga, kali ini atas khusus permintaan DPR.

"Kita memeriksa tentang governency tentang kesiapan sumber daya anggaran dan sumber daya manusia dalam menyelenggarakan Pilkada serentak. Ya pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas permintaan DPR," kata Kepala Biro Humas BPK Yudi Ramdan di kantor BPK, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (8/7/2015). (imk/tor)