"Nanti rapat pukul 13.30 WIB bersama dengan pimpinan DPR, pimpinan fraksi, dan BPK. Tentang evaluasi KPU," kata Sekretaris F-NasDem, Syarif Alkadrie saat dihubungi, Senin (13/7/2015).
Syarif merasa KPU seakan-akan terus mendapat beban dengan adanya audit BPK ini. Sebelumnya, BPK juga mengaudit Anggaran Pilpres 2015.
"Ada motif yang kurang baik untuk KPU. KPU diberi beban, kenapa KPU jadi atensi besar," ujar Syarif.
Dalam agenda yang diperoleh, BPK akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kesiapan dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak ke DPR. Saat ini, DPR sedang dalam masa reses.
Sebelumnya, BPK menyebut audit anggaran Pilkada 2015 ini adalah permintaan dari DPR. Audit ini berbeda dengan audit rutin yang biasa dilakukan BPK untuk laporan keuangan lembaga, kali ini atas khusus permintaan DPR.
"Kita memeriksa tentang governency tentang kesiapan sumber daya anggaran dan sumber daya manusia dalam menyelenggarakan Pilkada serentak. Ya pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas permintaan DPR," kata Kepala Biro Humas BPK Yudi Ramdan di kantor BPK, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (8/7/2015). (imk/tor)











































