Usut Bentrokan di Mako Brimob Semarang, Jangan Lindungi Anggota yang Salah

Jakarta - Bentrokan di Markas Komando Brigade Mobil (Mako Brimob) Semarang harus diusut tuntas. Para komandan dari kesatuan yang bertikai jangan melindungi anggota yang bersalah.

Jika kesalahannya dianggap berat agar jangan ragu-ragu memberi sanksi tegas berupa Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Itu sekaligus untuk menimbulkan efek jera bagi yang lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama.

"Bentrokan yang terjadi di Mako Brimob Semarang antara para anggota Brimob dengan sejumlah prajurit dari Penerbang TNI AD (Penerbad) sangat memalukan dan melukai masyarakat. Apalagi senjata yang digunakan milik kesatuan masing-masing yang dibeli memakai uang rakyat," ujar pengamat militer dan kepolisian,  Aqua Dwipayana saat diminta tanggapannya tentang kejadian tersebut pada Minggu (12/7/2015).

Apa pun alasannya, lanjut pakar komunikasi ini, kejadian tersebut tidak bisa ditolerir. Pihak-pihak yang terlibat dalam bentrokan tersebut harus diberi sanksi tegas sesuai dengan kesalahannya masing-masing. Bila perlu untuk menimbulkan efek jera, ada yang di-PTDH jika memang kesalahannya dianggap berat.

Seperti diberitakan terjadi bentrokan di Mako Brimob Polda Jateng di Semarang dini hari tadi, Minggu (12/7). Bentrokan tersebut ternyata melibatkan sejumlah anggota Penerbad.

"Ya dengan Penerbad tapi sekarang sedang dalam penyelidikan," ungkap Kadispenad Brigjen Wuryanto saat dihubungi, Minggu (12/7/2015).

Menurut Wuryanto, kasus tersebut berawal dari kesalahpahaman 2 anggota Penerbad dengan 5 anggota Mako Brimob Polda Jateng Detasemen A Pelopor Subden 1, Semarang di sebuah ATM di kota tersebut. Namun mengenai penggerebekan ke Mako Brimob yang berada Kelurahan Gisikdrono, kata Wuryanto, itu masih dalam penyelidikan.

"Untuk yang mendatangi markas Brimob masih didalami apakah benar itu kronologisnya atau tidak. Awalnya dari masalah di ATM tapi setelahnya masih simpang siur," kata Wuryanto.

"Langsung koordinasi antara Dansat Brimob dan Danpenerbad. Masing-masing pasukan sekarang tidak boleh keluar dari markas. POM Kodam IV dan juga dari Polda juga sudah berkoordinasi. Motifnya masih didalami tapi kemungkinan kesalahpahaman," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, warga Condro Kusumo RT 08/05 Kelurahan Gisikdrono dibuat takut dengan ulah ratusan orang yang menyerang Mako Brimob. Salah seorang warga berinisial Y yang kebetulan berada di asrama Brimob tempat tinggal kerabatnya itu dikagetkan dengan 4 kali letusan senjata dan peringatan sekitar pukul 02.00 WIB.

"Mungkin tembakan peringatan ya, 4 kali terus ada pemberitahuan 'anggota dilarang keluar', gitu," kata Y.

Y pun mengaku melihat ada orang yang dipukuli dan motornya dirusak. Ia juga menyatakan melihat banyak anggota Penerbad di sekitar lokasi.

Keributan sendiri berlangsung selama beberapa jam dan lalu ada 2 bus yang datang ke Mako Brimob tersebut. Informasinya, ada satu pleton Brimob yang dikerahkan untuk pengamanan.

"Ada 2 bus. Satu dari Brimob Srondol, satunya bus Penerbad," tuturnya.

Sementara Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo meminta agar pelaku bentrokan ditindak tegas.

"Perintah pak Gatot diusut secara hukum," ungkap Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen Wuryanto saat dikonfirmasi, Minggu (12/7/2015).

Agar kejadian tersebut tidak terulang kembali, Gatot yang baru saja dilantik sebagai panglima TNI itu pun meminta agar Brimob maupun Penerbad tidak mencampuradukan pelanggaran dengan kasus ini. Jenderal bintang 4 itu meminta agar peristiwa tersebut diusut tuntas.

"Perintahnya cegah masing-masing kesatuan untuk tidak mencampuradukan tindakan pelanggaran dengan kasus ini," kata Wuryanto.

"Yang jelas akan diusut tuntas untuk mencegah hal-hal yang tidak diingingkan," sambungnya.

Aqua menambahkan bentrokan antara anggota TNI AD dengan anggota Brimob bukanlah yang pertama kali ini. Sebelumnya hal serupa antara lain pernah terjadi di Gorontalo,  Batam, Kepulauan Riau, dan Karawang, Jawa Barat.

"Ironisnya bentrokan yang selama ini terjadi dipicu oleh masalah yang sangat sepele, seperti tersinggung yang akhirnya masing-masing anggota memanggil temannya untuk saling serang. Kasus perempuan dan rebutan lahan terkait dengan kasus ilegal. Meskipun pemicunya kecil namun dampaknya bisa besar," lanjut Aqua yang selama ini telah memotivasi ratusan prajurit TNI-Polri yang bertugas di seluruh Indonesia dan belasan negara.

Khusus kasus yang terjadi di Semarang, saran Aqua setelah para komandan dari kesatuan yang bertikai ketemu agar dengan jiwa besar saling mengakui jika anggotanya bersalah. Untuk itu perlu segera dibentuk tim investigasi bersama yang beranggotakan dari kedua belah pihak yang bentrok dan melibatkan pihak yang netral.

Tim tersebut harus bekerja secara profesional dan proporsional serta transparan. Jangan saling menutupi kesalahan anggota masing-masing.

"Tim harus mencari akar masalah dari bentrokan tersebut. Kemudian mengupayakan solusi terbaik. Selanjutnya dilakukan berbagai langkah antisipasi agar kasus yang sama tidak terulang kembali di masa datang," tegas mantan wartawan harian Bisnis Indonesia dan Jawa Pos ini.

Ironisnya saat kejadian tersebut, lanjut anggota Dewan Pakar Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) ini, Komandan Pusat Penerbad Brigjen TNI Benny Susianto sedang tugas di luar negeri. Sehingga tidak bisa langsung mengarahkan dan melokalisir anggotanya yang bentrok.

"Informasi yang saya peroleh Pak Benny malam ini kembali dari luar negeri. Diperkirakan Senin (13/7/2015) besok sore beliau sudah tiba kembali di Jakarta. Semoga Pak Benny dapat langsung mengendalikan anggotanya dan memberikan pengarahan di depan jajarannya terkait dengan kejadian itu," ujar kandidat doktor Komunikasi dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran Bandung ini.

Agar bentrokan antarkesatuan di TNI-Polri tidak terulang kembali Aqua menyarankan kepada para komandan di dua institusi tersebut untuk mencontoh dan melaksanakan yang dilakukan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayjen TNI Doni Monardo.

Tahun lalu begitu menjabat sebagai Danjen Kopassus setelah sebelumnya jadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden, Doni di jajaran Kopassus secara konsisten mengkampanyekan dua hal. Pertama melarang semua anggotanya melakukan 3M yakni Melotot, Marah, dan Memukul.

"Sebagai prajurit yang dibesarkan di pasukan khusus, Pak Doni tahu persis bahwa bentrokan yang selama ini terjadi antarprajurit diawali dengan saling melotot. Kemudian hal itu menimbulkan rasa marah dari kedua belah pihak. Selanjutnya saling memukul atau terjadi bentrok," jelas mantan anggota Tim Pakar Seleksi Menteri detikcom ini.

Kedua, Doni meminta seluruh jajarannya utk melakukan 3S. Apabila bertemu dengan siapa saja agar memberikan Senyum. Ketika senyuman itu dibalas, maka Sapalah dengan ramah. Saat sapaan dibalas, lakukan Salaman atau bersalaman.

"Dengan tidak melakukan 3M dan melaksanakan 3S seperti yang dikampanyekan Pak Doni di lingkungan Kopassus, mudah-mudahan para prajurit bisa lebih saling menghargai teman-temannya sesama prajurit," pungkas Aqua yang merasa sangat prihatin dengan berbagai bentrokan yang terjadi antara anggota TNI-Polri. (rvk/rvk)