Simpang Siur Isu Reshuffle Kabinet Justru Kontraproduktif

Jakarta - Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet untuk meningkatkan produktivitas pemerintahan. Namun simpang-siur isu reshuffle yang terlalu liar dan penuh kepentingan politik tertentu justru menjadikan reshuffle kabinet kontraproduktif.

"Fundamental kekuatan ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih kuat dari 1998. Tapi hal ini harus dijaga bukan hanya dari sektor ekonomi tapi juga dari sektor politik, hukum dan sosial. Walaupun kekuatan ekonomi kuat tapi kalau digerus isu politik yang gaduh dan ketidakpastian hukum maka kekuatan ekonomi kita juga bisa terancam," kata Rektor Universitas Paramadina Firmanzah.

Hal ini disampaikan Firmanzah dalam diskusi publik yang digelar Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi) di Kedai Tjikini, Menteng, Jakarta, Minggu (12/7/2015).

Presiden Jokowi perlu memberikan kepastikan kepada publik apakah reshuffle kabinet akan dilakukan atau tidak. Jangan dibiarkan menjadi isu liar yang justru kontraproduktif bagi kondisi Indonesia saat ini.

"Ada reshuffle itu hak prerogatif presiden. Harus dilakukan segera karena ini menjadi sumber ketidakpastian di publik. Tapi,  kalau tidak ada reshuffle ya harus segera diumumkan. Jangan dilepaskan jadi bola liar yang bisa berimbas pada kekuatan ekonomi kita nantinya," katanya.

Pandangan senada disampaikan pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio yang juga salah satu peneliti Kedai Kopi. Menurutnya kalaupun reshuffle dilakukan lebih kepada menteri koordinator yang gagal menjalankan fungsi koordinasi.

"Ekonomi Indonesia kuat, tim ekonomi Jokowi sudah setengah mati menjaga ekonomi ini. Kalaupun ada reshuffle Menko-nya yang perlu diganti karena tidak bisa mengkoordinasikan menteri di bawahnya sehingga situasi begini," terang Hendri. (hat/van)