.webp)
"Selama DPR RI berdiri, sudah sangat sering pihak Sekretariat DPR RI membuat surat yang terkait dengan pejabat yang berlatar belakang militer. Biasanya di depan namanya ditulis lengkap dengan pangkatnya. Sehingga ironis sekali sampai terjadi kesalahan penulisan pangkat Pak Moeldoko. Itu menunjukkan kerja yang tidak profesional, asal-asalan, dan tidak berkualitas," ujar pakar komunikasi Aqua Dwipayana saat diminta tanggapannya tentang hal ini pada Sabtu (12/6/2015).
Selama ini setiap matra di TNI, penulisan pangkat untuk perwira tinggi (pati)-nya berbeda-beda. Untuk TNI AD ditulis Jenderal, TNI AL disebut Laksamana, sedangkan TNI AU adalah Marsekal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau hal itu ditanyakan ke Pak Moeldoko, saya yakin beliau pasti keberatan sekali. Sebab sekitar 34 tahun bertugas di TNI, beliau sekalipun tidak pernah menyandang pangkat Marsekal," tambah Aqua.
Seperti diberitakan DPR RI salah menuliskan pangkat Panglima TNI Jenderal Moeldoko menjadi marsekal. Mabes TNI pun menyatakan pangkat menunjukkan kesatuan sehingga jika terjadi kesalahan akan memiliki makna yang berbeda.
"Pangkat itu kan menunjukkan kesatuan. Marsekal untuk AU, laksamana untuk AL, jenderal untuk AD," ungkap Kapuspen TNI Mayjen Fuad Basya saat dikonfirmasi, Sabtu (11/7/2015).
Kesalahan penulisan tersebut tercantum di surat Keputusan DPR tentang persetujuan DPR terhadap pemberhentian dan pengangkatan panglima TNI yang ditandatangani oleh Ketua DPR Setya Novanto pada 3 Juli 2014 lalu. Surat yang beredar di media sosial itu akhirnya tidak jadi dikirim ke Presiden Joko Widodo dan yang dikirim adalah versi surat yang telah dikoreksi dengan pangkat yang benar.
Menurut Fuad, jika surat tersebut jadi digunakan, maka seharusnya tidak dapat berlaku. Pasalnya keterangan subyek yang dimaksud (Marsekal Moeldoko) tidak ada di TNI.
"Salahlah, karena berbeda. Larinya jadi jauh, kalau kayak gitu berarti (suratnya) nggak berlaku. Mana ada Marsekal Moeldoko," tutur Fuad.
Meski demikian, TNI disebut Fuad tak ingin meributkan mengenai kekeliruan tersebut. Apalagi surat yang dipermasalahkan pun tidak jadi digunakan atau menjadi acuan resmi.
"Kami nggak mempersoalkannya, toh nggak jadi dipakai juga kan," kata jenderal bintang 2 itu.
Kesalahan penulisan pangkat Jenderal Moeldoko itu diakui oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Namun dia memastikan tulisan 'marsekal' di surat keputusan tersebut sudah dikoreksi.
"Itu memang ada kesalahan, tapi udah dikoreksi. Yang dikirim ke presiden yang benar. Surat yang ke presiden sudah benar. Dia (sekjen) sudah cek, memang ada salah, tapi tidak sempat dikirim ke presiden," terang Fadli saat dikonfirmasi detikcom, Jumat (10/7).
Adapun petikan surat yang mencantumkan kesalahan penulisan pangkat Jenderal Moeldoko berbunyi:
Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia memberikan persetujuan terhadap pemberhentian dan pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia Sebagai berikut:
1. Menyetujui Pemberhentian Marsekal TNI Moeldoko, S IP dari jabatan sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia.
2. Menyetujui Pengangkatan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia.
Seperti diketahui, Moeldoko adalah jenderal bintang 4 lulusan terbaik Akabri angkatan 1981 yang sebentar lagi memasuki masa pensiun. Ia digantikan oleh Jenderal Gatot Nurmantyo yang baru saja dilantik sebagai Panglima TNI oleh Presiden Jokowi pada Rabu (8/7) lalu. Namun karena serah terima jabatan belum dilakukan, untuk saat ini komando TNI masih berada di tangan Moeldoko.
Aqua menambahkan pernah memiliki pengalaman dengan Laksamana Ade Supandi yang kini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut. Waktu itu Ade masih menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut di Surabaya, Jawa Timur dengan pangkat Laksamana Muda.
"Ketika kami ngobrol santai lewat telp, saya beberapa kali menjawab ucapan Pak Ade dengan mengatakan "Siap jenderal". Mendengar itu, beliau dengan nada agar serius langsung mengoreksi dengan mengatakan di TNI AL tidak ada jenderal. Adanya Laksamana," ujar Aqua mengenang komunikasinya dengan Ade.
Menurut Aqua, meskipun kesalahan fatal tersebut sudah dikoreksi, harus jadi pelajaran berharga di lingkungan Sekretariat DPR RI, terutama oleh yang mengetik surat dan yang mengoreksinya serta yang menandatanganinya. Jangan sampai kejadian yang sama terulang kembali.
"Semua kalimat yang ada di setiap surat menunjukkan secara langsung kualitas orang yang menandatangani surat dan lembaganya. Jika terjadi kesalahan fatal seperti yang ada di surat DPR RI yang rencananya ditujukan ke Presiden Joko Widodo, menggambarkan seperti itulah kualitas lembaga tinggi negara tersebut. Ironis sekali," ungkap anggota Tim Pakar Seleksi Menteri detikcom ini.
Belajar dari pengalaman itu, Aqua menyarankan agar semua pihak yang terlibat dalam penulisan seluruh surat di DPR RI, bekerja lebih profesional, cermat, fokus, dan teliti. Jika ragu-ragu terhadap pangkat dan jabatan seseorang yang namanya ditulis dalam surat tersebut, agar menanyakannya langsung ke orang yang bersangkutan atau ke stafnya yang mengetahui hal tersebut.
"Dalam tata krama dan etika surat menyurat, nama seseorang, gelar, dan pangkat merupakan hal yang sangat penting dan vital. Sehingga jangan sampai terjadi kesalahan penulisannya meskipun hanya satu huruf saja. Dampaknya sangat fatal dan menurunkan kredibilitas orang atau lembaga yang mengirimkan surat tersebut. Kesalahan itu menimbulkan kesan tidak peduli dan asal-asalan," pungkas Aqua yang selama ini sangat sensitif pada setiap kesalahan penulisan nama, jabatan, dan pangkat.
(gah/kha)
