Kemenag Minta Anggaran Pendidikan Islam Ditambah

Jakarta - Anggaran pendidikan Islam jauh di bawah pendidikan nasional. Kementerian Agama meminta agar anggaran untuk pendidikan Islam ditambah.

Ini disampaikan pihak Kemenag dalam jumpa pers tentang Apresiasi Pendidikan Islam di Kantor Kemenag, Jl Lapangan Banteng Barat, Jakarta Pusat, Jumat (10/7/2015). Acara dihadiri oleh Menag Lukman Hakim Saifuddin dan Dirjen Pendidikan Agama Islam Kamaruddin Amin.

"Anggaran pendidikan Islam Rp 46 triliun. Tapi masih kecil dibanding pendidikan nasional sebesar Rp 408 triliun," kata Kamaruddin.

Lobi-lobi kelembagaan ke pemerintahan daerah dan Kementerian Dalam Negeri dilakukan. Kemenag juga berupaya menyuarakan aspirasi peningkatan anggaran lewat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan DPR lewat Rapat Dengar Pendapat.

"Ini terus menerus kita suarakan," kata Kamaruddin.

Banyak sekolah madrasah yang harus direhab berat, yakni sekitar 6 ribu sekolah, belum lagi yang perlu direhab ringan. Total sekitar 10 ribu madrasah perlu direhab ringan maupun berat.

"Problemnya, anggaran kita hanya bisa meng-cover sekitar 6 persen untuk sarana dan prasarana. Jadi setiap hari anda dengar berita madrasah roboh," kata dia.

Untuk memperbaiki sarana dan prasarana madrasah dalam lima tahun, Kemenag perlu tambahan Rp 1,7 triliun per tahunnya. Jumlah ini dinyatakannya muncul berdasar penghitungan yang telah dilakukan Kemenag.

"Kami minta Rp 1,7 triliun anggaran per tahun untuk bisa menyelesaikan sarana dan prasarana madrasah dalam jangka waktu lima tahun," kata dia.

Menteri Agama Lukman menyatakan pihaknya sangat memberi perhatian kepada pendidikan Islam. Maka penghargaan terhadap pihak-pihak yang giat memajukan pendidikan islam terus dilakukan, yakni dalam bentuk Apresiasi Pendidikan Islam (API) tiap tahunnya, terakhir sudah masuk kali kedelapan.

"Apresiasi Pendidikan Islam (API) 2015 yang akan kita selenggarakan dimaksudkan menjaga jantung pendidikan Islam tetap terpelihara denyutnya," ujar Lukman.

Pelaksanaan API memang masih jauh, yakni 13 November mendatang. Namun persiapan awal mulai dipikirkan. Penghargaan akan diberikan kepada individu, institusi, maupun Pemerintah Daerah.

Seleksi penerima API dilakukan lewat tahap penilaian portofolio kebijakan, survei opini pemangku kepentingan kebijakan pendidikan Islam, dan penilaian oleh Dewan Juri yang beranggotakan akademisi, praktisi dan para pejabat bidang-bidang pendidikan Islam.
(dnu/fdn)