National Security Kita Tak Jelas

Jakarta - Sebagai sebuah wacana, gagasan Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono yang ingin menyatukan koordinasi TNI-Polri di bawah Menko Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) sah-sah saja. Harus ada penjelasan yang utuh agar gagasan ini tidak mudah dibelokan.Usai mengikuti rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di gedung DPR, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta, pekan silam, Juwono melontarkan gagasan TNI-Polri akan berada di bawah kordinasi Menko Polhukam. Hal ini dilakukan agar terjadi sinkronisasi tugas-tugas operasional TNI-Polri. Juwono juga menegaskan, pemisahan kedua institusi itu pada pasca era reformasi sudah kebablasan.Namun belakangan, di masyarakat wacana tersebut bergeser menjadi isu penggabungan kembali TNI-Polri. Akibatnya, komentar bernada protes dan kecaman muncul dari berbagai kalangan terhadap gagasan Juwono tersebut. Gagasan Juwono dinilai sebagai bentuk kegagalan demokratisasi di tubuh TNI-Polri.Direktur Eksekutif Propatria, Teguh Hari Prihartono menyatakan, sebagai seorang akademisi yang dikenal cerdas, Juwono tidak akan sembarangan mengeluarkan gagasan. Menurutnya, Juwono tidak mungkin berniat menggabungkan kembali TNI-Polri. Hari menegaskan, apa yang terjadi ini karena Juwono tidak bisa mengeksploitasi secara tepat gagasannya tersebut.Hari sendiri menilai, problem yang dialami Indonesia adalah terletak pada konsep national security. Selama ini, Indonesia tidak memiliki konsep national security yang jelas.Hal tersebut disampaikan Teguh Hari Prihartono saat berbincang-bincang dengan detikcom di kantornya, Jl. Anggrek Cendrawasih, Slipi, Jakarta Barat. Propatria (untuk Tanah Air), adalah LSM yang konsern terhadap berbagai hal yang terkait dengan masalah pertahanan dan keamanan. Berikut petikan lengkap perbincangan detikcom dengan Teguh Hari Prihartono:Bagaimana Anda melihat gagasan Menhan Juwono Sudarsono?Apa yang dia paparkan sebetulnya itu benar kalau posisi dia sebagai akademisi. Tapi karena Pak Juwono berbicara dalam posisi sebagai menhan, mejadi tidak benar. Apakah menhan bisa mengurusi polisi atau departemen yang lain? Apakah sebuah kementerian bisa membuat UU untuk departemen yang lain? Jadi wacananya sekarang bergeser ke sana.Maksud Anda gagasan Juwono jadi blunder?Saya yakin bahwa Pak Juwono yang kenyang akan pendidikan di luar dan cukupcerdas tidak akan blunder. Tapi memang ada sisi yang lain, bahwa dia tidak bisa mengeksploitasi apa maksudnya dengan baik. Kedua dia terlalu luas mengeksploit apa yang dia maksud, sehingga merambah ke wilayah yang bukan menjadi kewenangannya sebagai menteri pertahanan.Mengapa Pak Juwono melontarkan gagasan itu?Menurut saya itu adalah kegelisahan dari seorang Juwono Sudarsono. Sadar atau tidak kegelisahan dia (tentang koordinasi TNI-Polri) itu benar. Kegelisahan Pak Juwono bahwa ini adalah persoalan besar dan gagasan awalnya tidak pada tingkat UU. Konsep dan regulasi adalah dua hal yang berbeda, naskah akademik dan UU adalah dua hal yang berbeda.Gagasan seperti itu seharusnya disampaikan oleh lembaga apa?Itu bukan pernyataan seorang menteri tapi seorang presiden. Omongan ituseharusnya keluar dari mulut Pak SBY atau Jusuf Kalla. Presiden mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan hal itu lalu mendorong sebuah institusi negara untuk bertindak sebagai lead-nya.Bagaimana problem pertahanan dan keamanan Indonesia?Problemnya, ketika kita bicara security harusnya dalam konteks kerangka besarnya, yaitu konstitusi dan national security. Di bawah national security ada defend dan internal securirty. Defend dan internal securirty itu dua hal yang tidak terlalu mementingkan, apakah itu wilayahnya TNI atau Polri. Ketika kita membicarakan dua hal itu, bukan hanya keduanya yang bertanggung jawab. Semua warga negara berhak melakukan pertahanan, seperti dengan adanya siskamling.Konsep National Security Indonesia?Indonesia itu tidak pernah membangun konsep yang jelas tentang national security. Kita hanya ribut tentang besarnya wilayah negara dan bagaimana mengamankan wilayah. Tapi kita tidak pernah mempersoalkan wilayah yang sebesar ini, ada apa di dalamnya, bagaimana kita mengamankan ini, siapa yang bertugas mengamankan, bagaimana strateginya, dan dengan apa diamankan. Hanya diubek-ubek aja, pokoknya Indonesia ini harus diamankan titik.Amankan dari apapun juga tidak pernah jelas, ancamannya pun apa tidak jelas. Siapa yang harus diamankan pun tidak mengerti. Prioritasnya yang harus diamankan apa? manusianya? asetnya? Padahal Indoensia ini rentan sebagai sebuah negara di tengah globalisasi.Kok bisa begitu?Pemeritah dan elit politk kita ini hanya sibuk bertarung mencari posisi saja di parlemen atau di pemerintahan. Karen asyik ribut politik, tentara dan polisinya itu juga ditarik-tarik ke politik. Jujur saja, saya mengatakaan bahwa kita itu tidak memiliki tentara dan polisi yang profesional.Lalu TNI dan Polri kita?Kita hanya punya tentara dan polisi politik dan niaga karena mereka selalu ditarik-tarik dan tertarik ke dunia politik dan dunia dagang. Dulu tentara dan polisi di parlemen ngapain mereka bertahun-tahun di sana, itu adalah wilayah politik.Sekarangkan TNI-Polri sudah keluar dari parlemen?Panglima TNI dan Kapolri masih terlibat dalam rapat-rapat kabinet. Rapat kabinet itu adalah rapat-rapat pengambil keputusan politk kenapa harus ada unsur militer. Di negara-negara demokratis tidak demikian karena kekuatan militer dan polisi itu hanya sebagai pelaksana kebijakan politk. Mereka tidak boleh terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik. Jadi di Indonesai sejak awal salah.Mental kalangan sipil sendiri?Perdebatan tentang otoritas sipil merupakan sesuatu yag harus dipahami.Bagaimana hal itu bisa terwujud jika mental civilian politic-nya tidak berubah. Mereka tidak merasa aman ketika tidak di-back up oleh kekuatan bersenjata. Parpol atau seorang kandidat presiden akan selalu menarik-narik kekuatan militer, itu yang terjadi di Indonesia. Akibatnya militer selalu menempatkan diri pada posisi yang selalu dibutuhkan oleh kekuatan politik.Implikasinya?Sangat luas. Pertama militer akan menjadi institusi yang political. Kedua, militer akan meminta kompensasi, bisa dalam bentuk posisi politik atau jaminan politik. Termasuk juga kompensasi non-politik seperti finansial. Akibatnya para perwira tinggi kita itu lebih fasih dalam membicarakan politik dari pada pengembangan kemampuan militer. Mereka lebih paham berbicara masalah hitung-hitungan dagang ketimbang membandingkan Sukhoi atau M-16 dalam hal mana yang lebih penting untuk keperluan geografis kita. (djo/)