.webp)
Ya, saat kampanye di Pilpres 2014 dulu, Jokowi memang tak mau menyebut elemen pendukungnya sebagai koalisi. Dia menyatakan ikatan yang dibuat parpol, dan juga relawan pendukungnya, adalah ikatan kerja sama, bukan koalisi.
Jokowi berkali-kali menegaskan tak pernah menjanjikan bagi-bagi kursi saat mengajak parpol di luar PDIP untuk bekerja sama mendukungnya. Tawaran Jokowi hanya membangun Indonesia menjadi hebat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP yang dulu masih menjabat Wasekjen saat Pilpres 2014, pernah menegaskan bahwa kabinet yang dibangun Jokowi meniru konsep yang dibuat Megawati pada 2001 lalu, saat sang ketum PDIP menjadi Presiden.
"Sangat jelas, saat itu kabinet disusun atas semangat gotong royong, itu semangat kami ke depan," kata Hasto 4 Mei 2014 lalu. Namun memang di Kabinet Gotong Royong era Megawati menteri dari PDIP tetap yang paling banyak.
Semangat gotong royong itu tinggal kenangan. Elite-elite muda PDIP tak tahan mendapati fakta Jokowi tak memberi kursi menteri terbanyak untuk PDIP. Secara formal, hanya ada 4 kader PDIP di Kabinet Kerja. Jatah tersebut sama dengan jatah kursi menteri untuk NasDem (3 menteri plus Jaksa Agung) dan PKB (3 kader resmi PKB dan satu kerabat Cak Imin).
Wasekjen PDIP Ahmad Basarah terang-terangan meminta tambahan jatah kursi menteri. Tak tanggung-tanggung, Basarah meminta 5 kursi menteri. Basarah hitung-hitungan jatah kursi menteri parpol pendukung Jokowi dengan proporsionalitas kursi parpol di DPR.
"Jika NasDem yang memperoleh 36 kursi di DPR bisa mendapatkan 4 orang menteri, maka kurang fair jika PDIP yang memperoleh 109 kursi atau 3 kali lipat dari jumlah kursi NasDem hanya mendapatkan 4 kursi menteri juga, mestinya berdasarkan azas proporsionalitas tersebut, PDIP mendapatkan 12 kursi," kata Basarah kepada detikcom, 24 Juni 2015 lalu.
"Namun, jumlah 12 menteri tersebut saya rasa terlalu banyak. Ketika didesak rekan-rekan wartawan lagi jadi PDIP ingin mengharapkan berapa kursi lagi yang diinginkan, lalu saya menjawab karena saya menyukai angka 5, karena sesuai dengan jumlah sila dalam Pancasila, maka saya mengusulkan agar Presiden mempertimbangkan penambahan jumlah kader PDIP yang akan membantu beliau di kabinet sebanyak 5 orang lagi," sambung Basarah.
Permintaan Basarah ini langsung diklarifikasi oleh politikus senior PDIP Pramono Anung. Eks Sekjen PDIP itu menegaskan bahwa permintaan itu tak mewakili sikap resmi partai. "Secara formal PDIP tidak pernah minta lima. Ada satu-dua anggota berpandangan seperti itu, dalam demokrasi sah sah saja," kata Pramono, Kamis 25 Juni lalu.
Namun sikap elite PDIP lainnya lebih mencerminkan pernyataan Basarah, dibanding apa yang dikatakan Pramono. Ketua DPP PDIP Beathor Suryadi mengatakan partainya akan menyetor 10 Curriculum Vitae (CV) kader yang dinilai layak jadi menteri. 10 CV ini akan disetor setelah Lebaran.
"Ada Pramono Anung, TB Hasanuddin, Arif Budimanta, Helmi Fauzi, Maruarar Sirait, Eva Kusuma Sundari, Dewi Aryani, dan Ribka Tjiptaning," kata Ketua DPP PDIP Beathor menyebut beberapa nama calon menteri yang bakal disodorkan ke Jokowi.
Nama-nama calon menteri itu dibahas serius usai acara buka puasa bersama sejumlah elite PDIP di Teuku Umar. Prinsipnya PDIP ingin Presiden Jokowi mengingat PDIP sebagai partai pengusung dan orang-orang yang ikut berjuang bersamanya waktu pilpres.
"Kita khawatir Pak Jokowi lupa karena kesibukannya. Orang-orang ini pernah ikut memperjuangkan di pilpres," kata Beathor yang juga menjadi penghubung PDIP dengan lembaga kementerian dan kepresidenan ini.
Permintaan ini tentu menambah tekanan ke Jokowi yang sedang menggodok komposisi reshuffle terbaik. Akankah Jokowi menambah kursi untuk PDIP?
(tor/erd)
