Hercules Tuding Dinas Tramtib DKI Diperalat Perusahaan Hitam

Jakarta - Ketua Masyarakat Kecil Peduli Bangsa, Hercules, menuding Dinas Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah diperalat oleh perusahaan hitam untuk menyerbu tanah yang dijaga kelompoknya.Tudingan ini disampaikan pemuda yang selama ini dikenal sebagai penguasa Tanah Abang ini dalam pertemuan dengan Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI di Gedung DPRD DKI, Jl. Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (22/22/2005)."Kami memperkirakan ada perusahaan hitam yang mempergunakan Tramtib untuk menyerbu tanah tersebut. Kami minta bila memang gubernur menyatakan tanah tersebut milik pemerintah, kami minta itu dibuktikan," ujar Hercules.Pertemuan yang berlangsung dari pukul 10.30 WIB sampai 12.30 WIB ini dipimpin Ketua F-PD DPRD DKI Jhony Wenas Polli dan dihadiri belasan anggota F-PD. Sementara Hercules didampingi pengacaranya, Agustinus Kili-Kili, dan 20-an pemuda anggota Masyarakat Kecil Peduli Bangsa. Dalam pertemuan ini Hercules diminta untuk menjelaskan kronologi terjadinya bentrokan antara petugas Tramtib dengan kelompok massa yang menjaga lahan kosong di Jalan Rasuna Said Blok X-1 Kav 5-7, Rabu (16/2/2005) lalu, dan menyebabkan John Albert tertembak dan kemudian meninggal.Menurut Hercules lahan kosong di Jalan Rasuna Said Blok X-1 Kav 5-7, Jakarta Selatan, itu adalah milik H. Kosim bin H. Zein bin H. Meneng. "Kalau itu benar terbukti milik pemerintah, saya akan perintahkan adik-adik yang di sana untuk tidak menjaga lagi tanah tersebut."Selanjutnya Hercules menyatakan ada orang yang punta kepentingan atas tanah itu, baik itu Gubernur Sutiyoso atau Wakil kepala Dinas Tramtib dan Linmas Haryanto Badjuri (sekarang Kepala Dinas Pariwisata). Sementara Agustinus meminta Gubernur Sutiyoso meralat pernyataannya yang menyatakan akan memberantas premanisme di Jakarta. "Kami setuju pemberantasan preman. Tapi preman yang dibasmi yang gimana. Yang mencuri atau merampok. Karena kami tidak seperti itu."Menurut Agustinus harus dibedakan antara kegiatan premanisme dan menjaga tanah kosong seperti yang dilakukan kelompok Hercules. "Kami minta statemen gubernur diralat, harus membedakan antara pemberantasan preman dan kegiatan kami di sana," katanya.Agustinus juga menduga ada persekongkolan Pemprov DKI Jakarta dengan Badan Pertanahan Nasional. "Kami menyimpulkan telah terjadi kejahatan institusi antara Pemerintah Daerah DKI dan Badan Pertanahan Nasional yang terorganisir. Kami minta fraksi untuk menelusuri sampai tuntas," tukasnya. (gtp/)