Djohermansyah Djohan: Selamat Berkembang Biak Politik Dinasti

Jakarta - Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan menyesalkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang melanggengkan politik dinasti. Lewat satir, dirinya memberi ucapan selamat.

"Selamat berkembang biak politik dinasti di daerah kita. Upaya memperbaiki pemerintahan tersandung di kaki MK," kata Djohan dalam diskusi di Ruang Wartawan DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2015).

Diskusi soal politik dinasti ini dihadiri juga oleh Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria dan ahli hukum tata negara Margarito Kamis. Djohermansyah memaparkan soal politik dinasti.

"Pada 2013, sudah 61 kepala daerah sudah menerapkan politik kekerabatan dinasti. Itu sama dengan 11 persen jumlah kepala daerah yang ada," kata Djohan.

Politik dinasti berpotensi mengakibatkan terjadinya nepotisme berwujud pewarisan jabatan ke "AMPI: Anak Menantu Ponakan Istri". Ini menimbulkan kerisauan, maka muncul lah UU Pilkada yang kini salah satu pasalnya malah dibatalkan MK.

"Ini seperti pembatasan masa jabatan Presiden. Dulu tidak dibatasi, tapi yang terjadi kekuasaan cenderung menumpuk. Lantas diadakan pembatasan jabatan Presiden sebanyak dua kali saja," kata Djohan.

Menurutnya, pembatasan pihak petahana menjadi calon kepala daerah itu tidaklah melanggar HAM. Hak asasi rakyat banyak bahkan lebih besar daripada hak segelintir elite petahana.

"Maka kita sangat kecewa, prihatin dengan putusan MK," tandas Djohan. (dnu/tor)