#TolakPolitikDinasti, Parpol Jangan Usung Keluarga Incumbent!

Jakarta - Komisi II DPR merespons kecewa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melanggengkan politik dinasti. Karena putusan MK final dan mengikat, maka putusan itu tak bisa digugat. Komisi II kini mengimbau agar partai politik tak melanggengkan politik dinasti.

"Kita meminta semua partai politik tidak merekomendasikan calon kepala daerah dari keluarga incumbent," kata Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria saat dihubungi, Kamis (9/7/2015).

Politisi Partai Gerindra ini menyatakan keputusan MK hanya melanggengkan politik dinasti "sampai hari kiamat". MK mengambil keputusan yg tidak bijak. Apalagi kekuatan kapital pihak petahana juga lebih kuat daripada calon yang baru. Publik harus diedukasi agar menolak politik dinasti.

"Kita minta media, NGO, dan Ormas untuk edukasi masyarakat supaya keluarga incumbent jangan dipilih. Kalau perlu, kalau ada kesalahannya maka diungkap. Karena selama ini tidak bisa diungkap karena disembunyikan terus," tutur Riza.

Selain itu, semua aparat penegak hukum baik dari Polri, Kejaksaan, maupun KPK bisa memaksimalkan pemberantasan korupsi di daerah-daerah. Soalnya, menurutnya, pihak petahana rawan menyalahgunakan duit daerah untuk kepentingannya sendiri bila pemimpin daerah telah mendirikan dinasti.

Calon yang baru tidak akan menang melawan keluarga petahana, karena dari segi permodalan mereka sudah kalah. Akhirnya pihak incumbent akan terus berkuasa.

"Incumbent punya dana sampai triliunan rupiah. Bagaimana orang bisa menang lawan incumbent?" kata Riza.

Partai Gerindra sendiri dinyatakannya juga tak mendukung calon kepala daerah dari keluarga incumbent. "Kita nggak ada calon keluarga incumbent yang didukung. Kecuali incumbent maju untuk periode kedua," kata Riza. (dnu/tor)