Terus Perangi Politik Dinasti!

Jakarta - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus pasal larangan politik dinasti jelas merugikan rakyat Indonesia yang menghendaki regenerasi kepemimpinan nasional secara sehat. Tak ada alasan untuk berhenti memerangi politik dinasti.

Setelah MK membuka ruang politik dinasti, kini masyarakat dan parpol yang bisa memutus mata rantai politik dinasti. Political will parpol diperlukan untuk menghentikan langkah calon kepala daerah yang terkait politik dinasti.

"Terus perangi politik dinasti, masyarakat masih bisa tak memilih mereka yang terkait politik dinasti. Parpol juga punya tanggung jawab besar untuk menghentikan mata rantai politik dinasti," kata pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, kepada wartawan, Kamis (9/7/2015).

Putusan MK tersebut memang menuai kritik keras. Kini keputusan MK sudah final dan mengikat. Akhirnya masyarakatlah yang bisa bergerak untuk menyelamatkan demokrasi yang berkeadilan.

"Demokrasi itu terganggu ketika ruang kontestasi untuk menjadi pemimpin baik di pilkada di tingkat kabupaten, provinsi, maupun pilpres itu didominasi oleh klan tertentu yang mengakibatkan rakyat tidak punya pilihan politik yang ideal," kata Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni.

Sebenarnya masih ada satu jalan lagi untuk kembali menegakkan aturan tentang politik dinasti. Yakni DPR melakukan revisi UU Pilkada karena pasal yang mengatur larangan politik dinasti sudah dihapus MK.

"Tapi untuk yang satu ini kita semua tahu sepertinya sulit," ujar Toni pesimistis.

Padahal parpol adalah pintu masuk setiap calon kepala daerah di pilkada yang tidak menggunakan jalur independen. Saat ini sejumlah parpol mengecam putusan MK, namun mengecam saja tidak cukup, buktikan jika parpol punya komitmen memerangi politik dinasti.


(van/nrl)