Ketua Bawaslu: Presiden Pastikan Pilkada 9 Desember 2015 Tak Ditunda

Jakarta - Presiden Joko Widodo sore tadi mengadakan rapat terbatas soal Pilkada dengan berbagai pihak terkait. Ketua Bawaslu Muhammad yang juga hadir dalam rapat itu menyampaikan pesan Jokowi bahwa Pilkada tak mungkin ditunda.

"Presiden telah memutuskan bahwa pelaksanaan pilkada tahap pertama tanggal 9 Desember 2015 tidak akan ditunda. Kalimat beliau saya ingat betul, tidak ada alasan untuk mundur dari penetapan yang telah ditetapkan oleh peraturan KPU tanggal 9 Desember 2015," kata Muhammad saat memberi sambutan di Rakor Sentra Gakkumdu di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (8/7/2015).

Muhammad mengungkapkan bahwa Jokowi memerintahkan Menkeu untuk menyelesaikan kendala anggaran yang ada, termasuk anggaran pengamanan. Kendala itu akan diselesaikan melalui mekanisme APBN.

"Dari segi keamanan dapat dipastikan tidak ada masalah," ucapnya.

Dia juga bicara tentang kekurangan anggaran bagi Panwaslu. Menurut Muhammad, Presiden sudah memberikan instruksi khusus terkait anggaran pengawasan. 

"Terkait dengan kekurangan anggaran panwaslu, itu juga intruksi presiden supaya Mendagri lebih tegas kepada kepala daerah untuk memfasilitasi. Tapi bukan APBN tapi untuk APBD, ini untuk bupati dan walikota yang kira-kira tidak memiliki kepedulian terhadap penyelengga pemilu," jelas Muhammad. 

Pilkada serentak ini merupakan pertaruhan demokrasi yang pertama. Oleh sebab itu, pihak-pihak yang terkait harus mempersiapkan diri dengan baik.

"Itu arahan-arahan beliau, sehingga saya kira kita semua harus optimis agar pilkada besok harus berlangsung sebagaimana kita harapkan bersama," ujar Muhammad.

Muhammad menyebut potensi konflik Pilkada 3 kali lebih besar daripada pemilu nasional. Ada 4 indikatornya, yang pertama adalah Pilkada sangat lokalistik.

"Jadi tidak banyak dapilnya, sehingga potensi dinamika atau potensi kompetisi politik sangat tinggi," ungkapnya.

Selain itu, elit politik yang terlibat sangat terbatas wilayah kompetisinya sehingga akar rumput akan sangat bergerak untuk memenangkan pasangan calon.

"Indikator ini tentu akan memicu kompetisi politik sangat tinggi. Dan membutuhkan perhatian kita semua," tutup Muhammad. (imk/rvk)