Jokowi Minta Biaya Pengamanan Pilkada Dibantu dari APBN

Jakarta - Anggaran pengamanan Pilkada sebesar Rp 1,127 trilun, belum sampai 50 persen yang cair dan bisa digunakan. Presiden Jokowi meminta agar kekurangan biaya itu bisa diambil dari APBN.

"Kekurangan biaya pengamanan inilah yang saya kira bisa dibantu dari APBN. Saya minta kepada Menko Polhukam, Mendagri, Kapolri dan Menkeu secepatnya untuk berkoordinasi tentang masalah penganggaran untuk keamanan ini," kata Jokowi saat menyampaikan kata pengantar dalam rapat terbatas soal Pilkada di Kantor Presiden, Jalan Veteran, Jakpus, Rabu (8/7/2015).

Pilkada serentak akan digelar pada 9 Desember mendatang. Ada  269 pilkada yang terdiri dari sembilan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta 224 pemilihan bupati dan wakil bupati dan 36 pemilihan walikota dan wakil walikota.

Merujuk pada UU No 8 Tahun 2015, seluruh kegiatan Pilkada dibebankan kepada APBD dengan dukungan APBN. Pemerintah hanya menambah atau menambal biaya yang tidak bisa didanai oleh APBD.

"Dan saya dengar dana pilkada serentak yang hampir mencapai Rp 7 triliun seluruhnya bisa ditanggung oleh APBD. Hanya biaya pengamanan dari kepolisian yang sepenuhnya tidak bisa dibiayai oleh APBD," lanjut Jokowi.

Secara khusus Jokowi meminta kepada Kapolri Jend Badrodin Haiti untuk mempersiapkan pasukannya menjaga keamanan. Mungkin saja ada potensi yang bisa mengganggu jalannya Pilkada.

"Sekali lagi, keberhasilan pilkada ini, pilkada yang aman akan menjadi tolok ukur kualitas demokrasi kita," tandasnya. (mok/tor)