.webp)
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) murka. Ia memberikan penjelasan.
Hary meminta Ahok tidak asal bicara saat meluapkan emosinya. Ia meminta Ahok membuktikan ucapannya tentang tudingan adanya kepala daerah peraih predikat WTP (wajar tanpa pengecualian) tapi dibui.
Hary juga memastikan pihaknya telah memeriksa dengan seksama tentang pelaporan pelaksanaan keuangan berdasarkan data-data, termasuk laporan keuangan era Fauzi Bowo. Tentang harta kekayaan, Hary menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing anggota BPK untuk memberikan update LHKPN ke KPK.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berikut 4 jawaban BPK:
1. Buktikan Kepala Daerah Dapat WTP Tapi Masuk Bui
|
Foto: Agung Pambudhy
|
“Siapa? Sebut dong. Saya tidak bisa beri komentar apapun kalau begitu. Nggak bisa asal tembak,” kata Hary menyindir Ahok, Selasa (7/7/2015).
Dia kembali meminta agar Ahok yang pertama kali menyoal hasil audit WTP menyebut jelas nama kepala daerah yang dia maksud.
“Jangan asal ngomong saja, setiap omongan itu harus dipertanggungjawabkan,” tegas Hary.
Hary meminta Ahok memberi bukti kepala daerah yang berstatus WTP tapi kena bui karena korupsi.
"Siapa kepala daerah itu? Nggak bisa dong ngomong begitu, dia harus tunjukkan, buktikan. Nggak bisa kayak gitu asal ngomong.Kalau ada kepala daerah lain itu dia tunjuk siapa. Jadi kita bisa berargumen data di situ," tegas Hary.
2. Mungkin Era Foke Lebih Bagus
|
Foto: Agung Pambudhy
|
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hary Azhar Azis menjawab sindiran Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok soal hasil audit era Fauzi Bowo.
Ahok sempat menyoal, di era Foke DKI selalu mendapat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam audit anggaran. Padahal di masa Jokowi dan Ahok mereka telah lebih transparan dalam anggaran.
“Karena memang ini laporan keuangan yang kita periksa data-data tentang pelaporan pelaksanaan keuangan,” jelas Hary, Selasa (7/7/2015).
Hary menyampaikan, mungkin saja di era Foke pelaporan keuangannya lebih bagus sehingga BPK di era itu memberi WTP.
“Mungkin saja Zaman pak Foke lebih bagus. Mungkin ya, saya tidak tahu karena saat itu saya belum di BPK,” tegas Hary.
3. Update LHKPN, Itu Masing-masing Anggota
|
Foto: Agung Pambudhy
|
"Itu masing-masing saja. Tanya ke masing-masing," jawab Hary, Selasa (7/7/2015).
Hary juga tak menjawab data LHKPN dirinya yang terakhir update pada 2010.
"Tanya saja ke masing-masing. Sudah ya,” tegas dia.
Dalam kesempatan terpisah, anggota BPK Achsanul Qodasi mengaku rutin menyerahkan LHKPN ke KPK.
"Nanti kita bahas, setelah itu kita akan jawab," kata Achsanul kepada detikcom, Selasa (7/7/2015).
Namun demikian Achsanul mengaku selama ini transparan soal anggaran. Dia mengaku menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK secara rutin.
"LHKPN rutinlah, terakhir pada saat jadi BPK saya serahkan LHKPN," tegasnya.
4. Mohon Pak Ahok Kendalikan Diri
|
Foto: Agung Pambudhy
|
"Dalam Sidang Badan (Majelis tertinggi di BPK), saya sudah sampaikan kepada teman-teman tentang komentar keras yang menjurus kasar dari Pak Ahok. Kita tidak akan menanggapinya," kata anggota BPK Achsanul Qosasi kepada detikcom, Selasa (7/7/2015).
Achsanul menyatakan BPK tak akan terpengaruh dengan tantangan Ahok. BPK malah meminta Ahok mengendalikan diri.
"Kita tetap harus saling menjaga peran dan fungsi masing-masing sebagai pejabat negara dan mohon Pak Ahok bisa mengendalikan diri jika ada hal-hal yang belum sesuai harapan Pak Ahok," pintanya.
Halaman 2 dari 5
