Golkar di Ujung Tanduk

Jakarta - Menjelang penutupan pendaftaran pilkada serentak pada 28 Juli 2015 nanti Partai Golkar belum juga menyelesaikan perundingan islah. Golkar bisa-bisa gagal ikut pilkada.

Putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebenarnya memberikan win-win solution dengan mengembalikan kepengurusan Golkar hasil Munas Riau 2009 sebagai yang sah. Namun Ketum Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono masih bersikeras menolak melupakan Munas Ancol untuk kembali ke kepengurusan Riau.

"Agung nggak mau dan dia berpendapat Munas Riau sudah demisioner jadi kalau begini konfliknya tidak selesai. Kalau begini terus sampai pendaftaran KPU tidak akan kasih, akibatnya bisa tidak ikut pilkada," kata Ketua Wantim Golkar hasil Munas Bali Akbar Tandjung kepada wartawan, Rabu (8/7/2015).

Jika sampai Golkar tak ikut pilkada, menurut Akbar, sangat memalukan. Karena Golkar selama ini dikenal sebagai partai besar yang selalu memimpin di era Orba.

"Akibatnya Partai Golkar yang selalu memenangkan pemilu di Orba, kemudian pernah menang di era reformasi tahun 2004, bagaimana di mata publik," ujar Akbar menyayangkan situasi pelik Golkar saat ini.

"Apalagi saya yang pernah menjadi ketua umum Golkar, membela Golkar jadi pemenang di tahun 2004, bagaimana coba perasaan saya menghadapi situasi ini," keluh Akbar.

Namun Akbar masih menyimpan harapan. Tentunya Golkar masih bisa ikut pilkada asalkan kedua kubu yang bersaing menyepakati islah penuh demi penyelamatan Golkar.

"Dalam kesepakatan butir satu, dua, tiga, nggak ada masalah. Tapi butir keempat tidak ada kepastian siapa yang akan menandatangani keabsahan calon yang akan disampaikan ke KPU. Kalau itu tidak segera diselesaikan tentu sangat memprihatinkan," pungkasnya.

(van/nrl)