Ini Kata KPK Soal Kepala Daerah Korupsi Meski Dapat Opini WTP

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) rutin melakukan audit keuangan di semua lembaga pemerintahan dan pemerintah daerah. Setelah melakukan audit, BPK akan mengeluarkan opini terhadap laporan keuangan yang diaudit.

Tak jarang BPK mengeluarkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk lembaga yang dinilai memiliki pengelolaan keuangan prima, namun ternyata tak menjamin lembaga yang mendapat WTP bebas dari praktik korupsi. Menurut KPK, seharusnya audit BPK itu bisa berkontribusi besar dalam pencegahan korupsi di semua lembaga.

"Seharusnya itu (audit BPK) bisa banyak berkontribusi mencegah korupsi," kata Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja, Rabu (8/7/2015).

Untuk diketahui, dalam pengalaman KPK melakukan penindakan kasus korupsi, tak jarang seorang kepala daerah bahkan menteri ikut terjerat dalam kasus korupsi. Padahal, beberapa kepala daerah dan menteri itu laporan keuangannya mendapatkan opini WTP dari BPK.

Oleh karena itu, Pandu berharap agar pimpinan BPK periode ini bisa bekerja lebih baik. Sehingga, opini WTP atas audit keuangan lembaga bukan lagi hanya sebuah status, tapi bisa berkontribusi untuk menekan angka korupsi.

"Semoga BPK yang sekarang jauh lebih baik kinerjanya," tegas Pandu.

(Hbb/faj)