Begini Luapan Kemurkaan Ahok kepada BPK

Jakarta - Jakarta mendapat predikat wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyulut emosi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ia menangkap kejanggalan dan meluapkan protes keras, seperti 6 ungkapan ini:

Kemarahan Ahok kepada BPK dipicu oleh predikat WDP yang diberikan BPK atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun 2014. Ahok mempertanyakan standarisasi audit BPK untuk seluruh daerah.

Ia heran Jakarta mendapat predikat WDP di era kepemimpinannya. Padahal dari segi layanan publik dan anggaran lebih baik. Namun ketika zaman Fauzi Bowo, Jakarta selalu mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, kata Ahok, banyak daerah yang mendapat predikat bagus tetapi kepala daerahnya masuk penjara. Ahok juga mengungkapkan keanehan BPK hanya menyerahkan satu bundel salinan laporan audit keuangan tahun 2014 kepada pimpinan DPRD DKI Jakarta. Sedangkan Ahok tidak mendapatkan laporan itu.

Bagi Ahok, predikat yang diberikan BPK itu tidak membuatnya takut. Ia bahkan menantang BPK untuk sekencang-kencangnya memeriksa keuangan di DKI Jakarta secara transparan, termasuk menantang pejabat BPK untuk buka-bukaan tentang harta kekayaan.

Berikut 6 protes Ahok:

1. Mau Ribut Sama Saya?

Foto: Mulya Nurbilkis

Ahok mengaku tidak diberi salinan laporan audit keuangan tahun 2014 oleh BPK RI. Dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar kemarin, Ahok menyebut BPK hanya menyerahkan satu bundel laporan kepada pimpinan dewan.

"Kalian lihat nggak keanehan kemarin, kamu lihat di video-video tahun lalu coba. BPK kasih 1 copy (salinan) nggak ke gubernur? Kemarin kasih nggak ke saya? Kasih ke saya nggak? Saya nggak dapat," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (7/7/2015).

Menurut Ahok, anggota V BPK RI Moermahadi Soerdja Djanegara kemarin hanya menyerahkan satu bundel hasil audit keuangan DKI tahun 2014 kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Ahok keheranan bukan main.

"Kasih ke DPRD (saja), padahal diberi waktu 60 hari (untuk memberi tanggapan). Ini saja saya belum baca," lanjutnya.

Hal ini membuatnya bertanya-tanya. Sebab, tidak biasanya Gubernur tidak diberi salinan untuk dibaca dan dipelajari lebih lanjut.

"Lalu sejak kapan gubernur nggak kasih kata sambutan (dalam Paripurna DPRD)? Ini ada apa? Mau ngajak ribut sama saya?" tanya dia heran.

2. Bagus Musuhan Sama BPK

Foto: Ayunda W Savitri

Ahok tidak mau ambil pusing apabila sampai 'perang dingin' dengan BPK RI. Justru menurutnya semakin runcing hubungan mereka, maka semakin ketat juga pengawasan anggaran terhadap jajaran Pemprov DKI.

"Saya pikir makin bagus musuhan sama BPK. Kenapa? Karena makin musuhan mereka akan mengincar bapak-ibu. Bukan saya," kata Ahok kepada peserta 'Rakerda Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015' di Ruang Pola Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (7/7/2015).

"Jadi kenapa mesti takut? Kalau ada masalah keuangan mah boleh saya takut, lah ini kan nggak ada apa-apa," imbuhnya enteng.

Kata Ahok yang sempat melempar sentilan dalam kelakarnya soal korupsi di tubuh PNS DKI. Kata dia, jika mau aman bermain maka lebih baik memiliki rekan oknum di BPK.

"Jadi kalau saudara korupsi, saudara harus punya teman oknum di BPK dan menimbulkan kerugian negara. Makanya di situ mungkin konglomerat mendukung. Saya pernah bicara ini pada tahun 2013, tersinggung oknum-oknum ini. Kita nggak bisa buktikan wong pada nggak mau pembuktian harta terbalik semua," kata dia.

"Saya cerita ini agar bapak-ibu tolong bisa lebih berhati-hati menyusun anggaran karena saya lagi diincar sama orang untuk ribut. Saya tahu risiko saya sebetulnya," pungkas Ahok.

3. Kenapa Zaman Foke Selalu WTP?

Foto: Ayunda W Savitri

Ahok heran ke BPK. DKI di era dia mendapat predikat wajar dengan pengecualian (WDP) padahal dari segi layanan publik dan anggaran lebih baik.
Tapi di era Fauzi Bowo, DKI selalu mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

“Saya minta standar BPK harus jelas juga dalam memeriksa. Kenapa zaman Pak Foke itu WTP dengan kasus aset yang sama, sekarang kami sedang perbaiki jadi WDP. Nggak apa-apa, saya mau disclaimer juga nggak apa-apa kok," lanjut Ahok di balai kota DKI, Jakarta, Selasa (7/7/2015).

Ahok tidak peduli dengan opini apa yang diberikan BPK RI. Sebab, menurutnya yang akan memutuskan Ahok tetap maju sebagai gubernur atau tidak nanti adalah warga DKI bukan BPK.

"Saya nggak masalah, yang menentukan saya jadi gubernur atau tidak adalah warga DKI bukan BPK, disclaimer, WDP atau WTP. Foke yang dapat WTP juga kalah dengan kami. Jadi tidak ada urusan buat saya, yang penting duit pelayanan DKI tidak dicolong," tutup Ahok.

4. Kalau Perlu Bikin Ahok Masuk Penjara!

Foto: Ayunda

Ahok menumpahkan kemarahannya ke BPK. Lembaga auditor negara itu dinilainya memiliki persoalan.

Ahok menyoal predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang disandangkan ke sejumlah daerah. Padahal kemudian kepala daerahnya korupsi. Ahok marah dengan status wajar dengan pengecualian (WDP) yang dikenakan ke DKI Jakarta.

“Jangan BPK merasa kaya (Tuhan) Yang Maha Kuasa saja di republik ini," imbuh Ahok dengan mimik serius di balai kota, Jakarta, Selasa (7/7/2015).

Ahok mengaku tidak mau pedulikan opini apa yang disematkan kepada DKI untuk anggaran tahun 2014 dari BPK RI. Menurutnya, tidak sedikit juga daerah yang mendapat opini baik sekalipun ternyata dipimpin kepala daerah yang bermasalah.

"Daerah yang dapat (opini) WTP (Wajar Tanpa Syarat) itu semua apa? Ada kepala daerah dapat WTP, masuk penjara juga toh? Saya mau tahu ini. Biar kita terbuka selesaikan masalah republik ini, supaya sama-sama beres," terang Ahok.

Ahok mempersilakan lembaga tinggi negara tersebut untuk mengaudit keuangan DKI secara tuntas. Bila perlu mengaudit dirinya. Akan tetapi, dia juga meminta agar BPK menggunakan standarisasi audit setiap daerah sama.

"Mulai sekarang periksa saja DKI sekencang mungkin. Periksa saja, kalau perlu bikin sampai Ahok bisa masuk penjara. Tapi, saya akan menuntut seluruh kabupaten, kota dan provinsi se-Indonesia dasar periksanya sama, sesuai yang disampaikan oleh BPK," kata dia.

5. WTP Tapi Kepala Daerah Masuk Bui

Foto: Ayunda Savitri

Menurut Ahok, banyak daerah yang mendapat predikat bagus yakni wajar tanpa pengeculian (WTP), tetapi kepala daerahnya masuk penjara.

"Daerah yang dapat (opini) WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) itu semua apa? Ada kepala daerah dapat WTP, masuk penjara juga toh?" urai Ahok di Balai Kota Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Selasa (7/7/2015).

"Saya mau tahu ini. Biar kita terbuka selesaikan masalah Republik ini, supaya sama-sama beres," tambah Ahok.

Ahok mempersilakan lembaga tinggi negara tersebut untuk mengaudit keuangan Pemprov DKI secara tuntas. Bila perlu mengaudit dirinya.

Akan tetapi, dia juga meminta agar BPK menggunakan standardisasi audit setiap daerah sama.

6. Tantang Buka-bukaan Harta

Foto: fagag

Ahok menantang pejabat BPK untuk buka-bukaan harta kekayaan mereka.

“Saya mau nantang semua pejabat di BPK harta kalian berapa, biaya hidup kalian, anak-anak Anda kuliah di mana," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (7/7/2015).

Ahok marah ke BPK yang memberikan status wajar dengan pengecualian (WDP) atas audit keuangan terhadap Pemprov DKI Jakarta. Pemprov DKI dinilai selalu kurang dalam urusan audit.

"Saya mau tahu semua. Kalau nggak bisa buktikan, nggak boleh jadi angggota BPK semua. Nggak boleh periksa orang karena kalian bisa ada unsur masalah," sambungnya.

Untuk itu dia pun meminta agar seluruh pejabat BPK dan lainnya saling transparan dalam hal keuangannya kepada publik. Ahok juga mempertanyakan apakah pernah BPK RI mengaudit keuangan para pejabat tinggi negara selama ini.

"Makanya saya mau tanya pejabat Republik ini yang kaya raya, dari mana bayar pajaknya, pernah nggak BPK periksa semua. Ini saya mau buka, terbuka semua. Kemarin saya nggak dikasih ngomong, sekarang saya sampaikan ini fakta," tutup dia.