DPR Harus Teken MoU Agar Revisi Tak Hapus Kewenangan KPK

Jakarta - Mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua mengusulkan agar ada MoU dengan pemerintah dan DPR terkait revisi UU KPK. MoU itu agar kewenangan penyadapan dan penuntutan KPK tidak diganggu gugat.

"Perlu ada semacam MoU dengan legislatif dan eksekutif bahwa pasal-pasal tentang penyadapan, penuntutan itu tidak diganggu gugat kemudian penguatan penyelidik, penyidik, penuntut umum," kata Abdullah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (7/7/2015).

Revisi UU KPK itu juga harus menguatkan lembaga antikorupsi tersebut. Salah satunya tentang kewenangan mengangkat penyidik.

"Itu harus ada pasal yang menjelaskan eksplisit bahwa KPK berwenang mengangkat penyidik, penyelidik, penuntut umum di luar kepolisian dan kejaksaan," ucapnya.

"Sehingga tidak ada lagi putusan praperadilan seperti kemarin yang mempersoalkan status penyidik KPK," sambung Abdullah.

Menurutnya, UU KPK saat ini tidak perlu lagi diutak atik sampai UU KUHP dan UU KUHAP selesai direvisi. Sifat kekhususan KPK

"Dalam sistem hukum kita ada yang namanya lex specialis, jadi hal-hal yang bersifat khusus itu keluar dari yang bersifat umum sehingga misalnya penyadapan di UU KUHAP menyebutkan bahwa harus dengan izin pengadilan negeri, tapi KPK itu khusus maka ada pengecualian tidak perlu izin pengadilan negeri," jelasnya.

(imk/fdn)