.webp)
"Pengalaman saya sebagai Ketua Komisi V DPR kemudian Ketua Pansus RUU Penerbangan saya paham betul bagaimana dari tahun 2009-2015 ini manajemen Angkasa Pura kurang aware terhadap aspek keselamatan. Singkat cerita profesionalismenya masih kurang," kata Taufik kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2015).
Meskipun sekarang sedang dalam pengembangan bandara, menurut Taufik, seharusnya aspek keselamatan tetap wajib dijaga. Dalam bahasa penerbangan harus zero accident dan zero deffect.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Taufik mendukung Komisi V DPR yang mendorong agar segera dilakukan audit menyeluruh terkait pengelolaan Bandara Soekarno-Hatta sampai dengan audit lainnya yang berkaitan langsung. Hal ini penting agar peristiwa yang memalukan seperti kemarin tidak terulang lagi.
"Audit keselamatan penerbangan, audit kenyamanan penerbangan, operasional penerbangan. Flight audit di maskapainya kemudian terminal audit, jadi semuanya harus diaudit dari airnya bagaimana, listriknya dan lainnya. Saya yakin kemarin itu tidak ada pemadam otomatisnya," kritik Taufik.
"Jadi kejadian kemarin itu kan memorak-porandakan kemudian Garuda Indonesia terlambat sampai penumpang terlantar. Ini kan aneh, tidak ada sistem kontrol audit. Ini sangat mempermalukan seluruh rakyat Indonesia, apalagi menyangkut nama besar Soekarno-Hatta. Kalau cara operasional masih manajemen kompor mleduk begini lebih baik sementara bandara diganti jadi Bandara Internasional Sengkuni saja, daripada memalukan," sindir Taufik.
Menurut Taufik, akibat pengelolaan bandara yang tidak profesional itu banyak pihak dirugikan. Akibatnya maskapai kebanggaan Indonesia ikut malu.
"Ini sudah jelas salah jajaran direksi Angkasa Pura. Bukan Garuda. Garuda hanya salah satu maskapai penerbangan saja yang dirugikan, dia dibuat malu. Padahal Garuda itu termasuk ranking terbaik 10 besar di dunia. Yang kedua bandara ini kan etalase Indonesia, nama besar Soekarno-Hatta dipertaruhkan di situ," kritik Taufik.
"Jadi jangan fokus pada kebakaran itu tapi audit seluruhnya, audit seluruh perlengkapan dari air, listrik, dan semuanya. Saya pernah masuk ke pusat komando radar perlu ada modernisasi radar juga," imbuh doktor ekonomi Undip ini.
Waketum PAN ini kemudian meminta ada sistem komando yang jelas dalam hal operasional bandara karena selama ini ada salah koordinasi pengelolaan bandara dan kebijakan penerbangan oleh Kementerian BUMN, Kemenhub, dan pihak terkait lainnya. Taufik juga menekankan harus ada pemeriksaan total bangunan bandara yang sudah melebihi 12 tahun operasional.
"Kalau soal kesederhanaan itu kan lain, sederhana kalau efektif dan fungsional kan tidak ada masalah," pungkasnya.
(van/try)
