Kapolda Metro: Ada Anggota Jual SIM, Kita Proses!

Jakarta - Kapolda Metro Jaya Irjen M Tito Karnavian menyayangkan, di era keterbukaan ini masih ada polisi yang menjual jasa dalam proses pembuatan SIM di Daan Mogot, Jakarta Barat. Irjen Tito pun mmenegaskan pihaknya akan memproses secara tegas oknum tersebut.

"Pelayanan SIM yang ada calonya, harganya didongkrak naik. Kemarin Pak Kabid Propam (Kombes Janner Pasaribu) sidak, ada anggota yang tangkap jual SIM harganya Rp 600 ribu. Saya sampaikan ke Kabid Propam, proses!" tegas Irjen Tito saat memberikan pengarahan di Polres Bandara Soekarnno-Hatta, Tangerang, Senin (6/7/2015).

"Itu bukan hanya temuan di Mabes Polri, tapi di Menpan, UKP4, sampai wapres mau sidak ke Daan Mogot itu layanan SIM," tambahnya.

Pungli seperti itulah yang membuat citra Polri di mata masyarakat kian merosot. Karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Padahal, masih banyak anggota Polri lainnya yang melaksanakan tugas dengan baik, dan jujur, kata dia.

"Rekan-rekan, dari 429 angggota Polres Bandara ini, ada satu saja yang nggak baik, misalnya nembak-nembak sambil 'on', dianggap 429 anggota Polres Bandara ini brengsek semua, satu saja," cetusnya.

"Yang lebih parah lagi, 1 itu seolah menggambarkan 492 ribu. Kasihan anggota di Papua itu yang segala kurang, tapi harus menanggung kesalahan anggota di Polda Metro Jaya," ungkapnya.

Membangun citra Polri yang lebih baik, bukan tugas pimpinan semata. Namun tiap individu personel polisi juga berkewajiban membangun citra Polri agar lebih dicintai masyarakat.

"Oleh karena itu memperbaiki citra Polri bukan tanggung jawab Kapolri, atau Kapolda, atau Kapolres semata, tetapi tanggung jawab semua, termasuk PPNS. Makanya saya tekankan ini," ungkapnya.

Tidak hanya itu, Kapolda juga menekankan tugas pokok polisi yakni melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat, menegakkan hukum serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Polisi tidak hanya menegakkan hukum, tetapi memberikan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan," imbuhnya.

Kapolda mengatakan, akan ada banyak risiko yang ditimbulkan ketika citra Polri terus merosot. Yang lebih dikhawatirkan, Polri ditempatkan di bawah kementerian.

"Tapi kalau betul-betul nantinya polisi ditempatkan di bawah kementerian, Pak Kapolres nanti ikut di bawah Pak Bupati, ikut apa kata Pak Bupati. Rekan-rekan juga ikut seperti PNS lain, kalau desentralisasi kalau sdh ditempatkan di Tangerang, ya sudah di sini saja. Tak usah mimpi jadi kapolsek Menteng karena walikota dan gubernurnya nya lain lagi, apalagi pindah ke daerah lain. Banyak sekali resikonya, bukan hanya ke organisasi termasuk kita sendiri di dalamnya," pungkasnya. (jor/jor)