"Polri mengajukan biaya anggaran Rp 1,127 triliun namun anggaran yang disetujui baru Rp 563 miliar atau 49,59%. Sehingga masih kekurangan Rp 564,2 miliar," kata Badrodin dalam rapat konsultasi gabungan tentang Pilkada di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2015).
Badrodin menjelaskan bahwa sesuai dengan UU Pilkada, biaya penyelenggaraan Pilkada serentak, termasuk pengamanan ditanggung APBD dan dapat dibantu oleh APBN. Terkait dana yang belum cair pun sedang dikoordinasikan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebanyak 135.263 personel akan diterjunkan untuk mengamankan Pilkada. Mabes Polri juga menerjunkan 3929 personel untuk membantu.
Sebelumnya, kekurangan anggaran pengamanan ini sempat menjadi alasan agar Pilkada ditunda. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin. (imk/tor)











































