"Saya datang ke Arab Saudi bertemu dengan konjen dan juga TKI untuk menyiapkan program ketenagakerjaan sektor formal. Informal kan sudah dimoratorium, jadi kita akan pikirkan bagaimana caranya pekerja domestik atau informal bisa menjadi formal," ujarnya di sela-sela buka puasa bersama dengan ratusan TKI di Jeddah, Minggu (5/7/2015).
Menurutnya penataan ketenagakerjaan dari mulai pemberangkatan hingga pulang lagi ke tanah air harus diperhatikan. Saat mulai pemberangkatan, koordinasi antara kota, provinsi dan pusat harus klop. "Jangan sampai seperti yang udah-udah, tidak klop. Di kota terdaftar di pusat enggak. Ke depan kita data dengan baik," katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal itu disebabkan fasilitas balai latihan kerja yang kurang bagus. "Kita bisa dirikan BLK di Jabar yang benar-benar bagus," tandasnya.
Ia menyatakan akan berkoordinasi dengan BNP2TKI agar semua pekerja asal Jabar untuk statusnya formal. "Dulu itu akadnya TKI akadnya dengan majikan (pemilik rumah). Nanti akadnya pekerja (terlatih) ini akadnya dengan lembaga di Arab Saudi yang menempatkannya. Jadi sekalipun bekerja domestik (PRT), mereka statusnya formal," terang Aher.
Bagian yang paling penting lainnya adalah, kata Aher, sepulangnya TKI dari Arab Saudi. Bagaimana mereka bisa mandiri dan merintis usaha dengan modal yang diperolehnya selama bekerja. "Ini yang akan menjadi fokus kita," tegasnya.
Menurut Aher, seseorang menjadi TKI merupakan suatu keterpaksaan. Begitu banyak yang dikorbankan, terutama keluarga. Karena itu, ia berharap, para TKI dari awal sudah merencanakan masa depannya sendiri.
"Kontrak satu kali atau dua tahun, ya maksimal dua kali lah. Setelah itu pulang. Uang yang selama ini didapat, jadikan modal merintis usaha," katanya.
Pemprov, nanti akan melakukan pendampingan bagi TKI yang kembali ke tanah air. Selain diberikan pelatihan, juga akan diberikan akses mudah untuk memperoleh kredit dari BUMD Bank BJB.
(dra/dra)











































