Buka Puasa Bersama di Jeddah, Aher Semangati Buruh Migran agar Kerja Keras

Buka Puasa Bersama di Jeddah, Aher Semangati Buruh Migran agar Kerja Keras

Erna Mardiana - detikNews
Senin, 06 Jul 2015 04:40 WIB
Buka Puasa Bersama di Jeddah, Aher Semangati Buruh Migran agar Kerja Keras
Jeddah - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher menggelar buka puasa bersama sekitar 200 tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Jawa Barat di Wisma Konjen RI Jeddah, Minggu (5/7/2015).

Kedatangan Aher, langsung disambut para buruh migran. Aher menyalami sebagian TKI yang datang. Para TKI juga mengajak foto bersama. Kemudian, buka puasa bersama.

Aher datang bersama Dirut Bank BJB Ahmad Irfan dan Ketua Apjati Ayub Basalamah. Mereka disambut Konjen KJRI Jeddah Dharmakirty Syailendra Putra.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mari kita rencanakan kehidupan kita dengan kerja keras," ujar Aher.

Ia sempat berbagi kisah masa kecilnya. Aher mengaku masa kecilnya cukup prihatin. "Saya baru pakai sepatu kelas 5 SD. Sejak kelas 1 sampai kelas 4 SD nyeker (tanpa alas kaki)," kata dia.

Namun, hal itu tak membuatnya berkecil hati. Aher kecil juga sempat berdagang gorengan sepulang sekolah. "Siapa sangka saya sekarang jadi gubernur? Orang lain tak menyangka, saya juga sama, asa mimpi," ujarnya.

Ia mengajak TKI agar merencanakan kehidupan dengan kerja keras dan cerdas. Dia mengimbau, menjadi buruh migran adalah sebagai batu loncatan untuk peluang usaha lebih baik di negeri sendiri.

"Kalau bisa kontrak sekali saja atau dua kali kontrak. Setelah itu pulang, bikin usaha," imbaunya.

Sebelum acara, Aher menyatakan kedatangannya ke Arab Saudi untuk meninjau kondisi TKI asal Jabar agar bisa mengetahui masalah yang ada, sehingga bisa dicarikan solusinya.

"Ke depan kita harus mempersiapkan mulai dari penempatan TKI, pelatihan di Indonesia hingga purna kerja," katanya.

Dalam sesi tanya jawab, para buruh migran banyak menyinggung soal moratorium ke Timur Tengah. Mereka menyesalkan kebijakan tersebut karena banyak warga negara Indonesia berminat untuk bekerja di Arab Saudi. Menanggapi itu, Aher mengatakan bahwa hal tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat. (ern/ahy)


Berita Terkait