Ini Pejabat yang Gagal Mencapai Target dan Dicopot Ahok

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak segan-segan mencopot anak buahnya yang tidak memenuhi target. Mereka langsung distafkan, dan penggantinya dijamin bukan titipan pejabat.

Terbaru, Ahok mencopot 7 kepala dinas yakni Kepala Dinas Pertamanan Nandar Sunandar, Kepala Dinas Kebersihan Saptastri Ediningtyas, Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Benjamin Bukit, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Perdagangan, Joko Kundaryo, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Zaenal Soelaiman, Kepala Dinas Tata Air Agus Priyono dan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) Noor Syamsu Hidayat.

Menurut Ahok, kepala dinas yang dicopotnya berarti kinerjanya buruk. Hanya saja, mereka yang baik tak berhasil memenuhi target yang diberikan Ahok. Ahok sebelumnya juga mencopot Dirut PDAM Sri Widayanto Kaderi. Ia beralasan membutuhkan orang yang mengerti keuangan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Untuk pejabat pengganti, Ahok menjamin tidak ada tidak ada titip menitip dan keberpihakan. Semuanya berdasarkan tes yang dilakukan secara transparan.

Berikut 3 kisah ini:

1. Tujuh Kadis

Sebanyak 7 orang kepala dinas diganti Ahok. Mereka yang dicopot langsung distafkan oleh Ahok.

"Semua (kepala dinas) yang dicopot distafkan langsung," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Jumat (3/7/2015).

Ketujuh kepala dinas itu adalah:
- Kepala Dinas Pertamanan, Nandar Sunandar
- Kepala Dinas Kebersihan, Saptastri Ediningtyas
- Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi, Benjamin Bukit
- Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Perdagangan, Joko Kundaryo
- Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Zaenal Soelaiman
- Kepala Dinas Tata Air, Agus Priyono
- Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), Noor Syamsu Hidayat

Ia mengatakan berdasarkan UU Aparatur Sipil Negara (ASN), setelah distafkan seluruh mantan kepala dinas ini harus menjalani pendidikan di Balai Diklat DKI Jakarta. Mereka diberi keleluasaan untuk memilih salah satu bidang yang ingin dipelajari.

"Kalau mereka nggak mau masuk, kita pakai UU lain yakni 45 hari nggak masuk langsung kita pecat jadi PNS," sambungnya.

Selama menjalani pendidikan, mereka masih akan mendapatkan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Namun sifatnya disesuaikan sebagai TKD staf, bukan eselon. Dengan mengikuti pendidikan, mantan kadis ini bisa mengikuti seleksi terbuka lagi yang akan dilakukan berikutnya oleh Ahok. "Tapi kalau kata Sekda kalau sudah turun memang agak susah naik. Tapi semuanya tergantung dari kemauan orang," ucap Ahok.

7 orang pengganti kepala dinas itu sebagian besar memang masih muda. Ahok yang memilih mereka juga memberi tahu konsekuensi dari pilihan mereka mengikuti seleksi terbuka untuk jabatan sebagai kepala dinas. "Saya bilang kalau anda naik, kalau tidak berani menghukum bawahan Anda maka Anda yang akan saya hukum. Yang kedua, kalau anda saya stafkan kemungkinan untuk naiknya lebih sulit karena saingannya semakin banyak jadi harus bisa bekerja maksimal," katanya.

Untuk para kepala dinas yang baru dilantik, Ahok berpesan agar mereka bekerja maksimal dengan mengikuti aturan yang ada. Mereka juga harus berani merombak internal dinasnya dengan menstafkan pegawai yang nakal.

Berikut nama-nama kepala dinas yang dilantik Ahok:

1. Irwandi menjabat Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan.
2. Firmansyah menjabat kepala Dinas Olahraga dan Pemuda
3. Isnawa Adji menjabat kepala Dinas Kebersihan
4. Andriansyah menjabat kepala Dinas Perhubungan
5. Ratna Diah Kurniati menjabat kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman
6. Tri Djoko Sri Margianto menjabat kepala Dinas Tata Air
7. Ali Maulana Hakim wakil kepala Dinas Kebersihan.

2. Dirut PDAM

Ahok kembali merotasi pejabat di BUMD milik Pemprov DKI. Kali ini yang kena pemecatan yakni Dirut PDAM yang sudah menjabat 2,5 tahun.

"Gini-gini terus sama Kaderi ( Sri Widayanto Kaderi). Nggak ada kemajuan udah 2,5 tahun. Suruh pasang gini, pasang gini nggak ada kemajuan. Ya udah penyegaran ajalah," kata Gubernur DKI Basuki T Purnama di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Senin (29/6/2015).

Kaderi digantikan oleh Erlan Hidayat yang sebelumnya menjabat sebagai Dir. Administrasi dan Keuangan PT Jakarta Propertindo (PT Jakpro). Selain itu ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PT MRT Jakarta.

Menurut Ahok, Erlan adalah orang yang profesional sehingga diharapkan bisa membawa PDAM bisa lebih baik lagi.

"Pak Erlan itu orang yang jujur sejak dulu di (PT) MRT (Jakarta). Kita memang butuh orang jujur yang takut (korupsi)," sambungnya.

Sementara itu, untuk rotasi di kalangan eselon II saat ini Ahok sudah menyiapkan 30 orang yang dinyatakannya lulus dari tes beberapa waktu lalu. Namun, saat disinggung bagaimana kualitas bawahannya, Ahok menyebut kata 'payah'.

"Payah... payah...makanya kita ganti aja. Kalau nggak bagus 3 bulan kita ganti lagi," ucapnya.

Ia beralasan membutuhkan orang yang mengerti keuangan. "Saya butuh orang yang ngerti keuangan karena PAM itu kan gini, kita bayar Palyja Rp 7.000-an. Kalau yang subsidi, dia nombok. Yang bisnis dia untung. Ini ada celahnya. Nah, kita butuh orang yang bisa ngitung," terang Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2015).

"Saya sudah bilang berkali-kali. Ini orang susah menengah ke bawah, beli air satu gentong bisa Rp 1.000 untuk 20 liter. Kita jual air ke menengah ke bawah Rp 1, berarti orang yang susah ini diuntungin Rp 49 perak. Ini ada mafia. Orang susah nggak mau pasang air PAM langsung ke rumahnya karena harus bayar Rp 1,8 juta. Dia nggak sanggup," jelasnya.

3. Eselon III dan IV

Ahok memastikan kembali merombak jajaran PNS DKI pada awal Juni. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Agus Suradika menyebut pihaknya akan menstafkan 300 pegawai eselon III dan IV pada Senin (18/5) mendatang.

"Kita sudah evaluasi dan dapatkan posisi pengganti pejabat eselon III dan IV. Senin, akan kami lantik 300 pejabat Eselon III dan IV yang baru," ujar Agus di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (15/5/2015).

Pegawai eselon III dan IV itu terdiri dari Kepala Suku Dinas, Kepala Seksi (Kasie) dan Kepala Bagian (Kabag). Mereka rencananya dicopot lantaran hasil evaluasi selama empat bulan terakhir dinilai kurang memuaskan.

"Untuk nama-namanya saya tidak bisa sebutkan. Yang jelas ada sekitar 300-an orang pejabat eselon III dan IV yang diganti," tegasnya.

"Lihat Senin saja nanti ya. Intinya ada sekitar 300 pejabat lama yang diganti," tutup Agus.

Terkait kekosongan posisi yang akan ditinggalkan 300 pejabat di lingkungan DKI itu, Agus mengatakan pihaknya membuka seleksi terbuka. Sebanyak 30 kandidat terpilih nantinya mengisi kursi-kursi tersebut.

Soal perombakan 'rutin' ini, Ahok memang berulangkali menegaskannya. Dia menyebut pergantian PNS pada eselon tertentu ibarat permainan ular tangga.

"Waktu kecil tahu ular tangga? Di DKI akan mulai permainan ular tangga. Jadi Bapak-Ibu dari eselon IV naik ke eselon II jangan merasa aman karena dari (eselon) II bisa merosot turun jadi staf biasa," ujar Ahok, Selasa (30/12/2014)

Ahok menyebut perombakan dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja Pemprov.

Halaman 2 dari 4

(aan/ndr)