DetikNews
2015/07/03 13:37:46 WIB

Selain JHT, Ini Sistem Jaminan Sosial Nasional Selengkapnya

Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews
Halaman 1 dari 6
Selain JHT, Ini Sistem Jaminan Sosial Nasional Selengkapnya
Jakarta - Aturan baru mengenai Jaminan Hari Tua (JHT) menuai kritikan dan protes dari berbagai kalangan. Menaker Hanif Dhakiri pun kemudian buru-buru menjelaskan bahwa PP No 46/2015 yang mengatur JHT merupakan turunan dari UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) No 40/2004.

Hanif pun menyatakan bahwa regulasi soal JHT masih bisa dibicarakan. Akan tetapi Komite Persiapan-Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KP-KPBI) tetap berniat melakukan judicial review terhadap peraturan pemerintah itu.

"Pemerintah tetap terbuka dan mendengarkan aspirasi publik terkait hal ini karena mungkin memang perlu sosialisasi lebih lanjut atau semacam diperlukannya masa transisi dari regulasi lama ke regulasi baru. Pemerintah juga membuka kemungkinan bagi adanya solusi-solusi tertentu sebagai bentuk respons terhadap realitas yang berkembang di masyarakat. Tentunya soal ini akan dikaji dan dikoordinasikan lebih lanjut dengan BPJS Ketenagakerjaan serta instansi-instansi terkait," tutur Hanif kepada wartawan, Jumat (3/7/2015).

Politikus PKB itu juga menyampaikan bahwa selain Jaminan Hari Tua juga ada jaminan yang lain. Dia menambahkan bahwa dalam regulasi yang baru ini pun ada tambahan regulasi yang dia sebut menguntungkan.

"Saat kecelakaan kerja, kematian, hari tua dan pensiun ada coveragenya semua. Masing-masing ada fungsi dasar dan mekanisme tersendiri, sesuai peruntukannya. Bahkan dalam regulasi yang baru ada peningkatan manfaat bagi peserta yang lebih baik dari semua program jaminan sosial yang ada selama ini. Ini sebenarnya terobosan baru dari pemerintah saat ini yang sangat berpihak pada peningkatan perlindungan sosial dan kesejahteraan pekerja," ucap Hanif.

Sayangnya PP No 46/2015 yang baru menjadi polemik itu belum diunggah pada situs setneg.go.id dan setkab.go.id. Biasanya setiap regulasi yang baru diteken akan dipublikasikan pada kedua situs itu untuk sosialisasi ke masyarakat.

Sementara itu pada UU No 40/2015 terdapat lima jaminan sosial yang diatur yakni jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Pada pasal mengenai jaminan hari tua dan jaminan pensiun sama-sama tak mencantumkan batasan usia.

Pada PP No 46/2015 yang diperdebatkan adalah usia pensiun yakni disebut 56 tahun. Sehingga uang JHT baru bisa dicairkan penuh ketika peserta menginjak usia 56 tahun.

Badan Pusat Statistik (BPS) juga tak memberi batasan mengenai usia pensiun. BPS hanya memberi batasan mengenai usia kerja yakni penduduk yang berusia di atas 15 tahun.

Meski demikian, jaminan sosial selain pensiun dan JHT tak mencantumkan batasan waktu tertentu. Pencairan dana bisa dilakukan berdasarkan klaim oleh peserta.  

Berikut merupakan program jaminan sosial yang diatur dalam UU No 40/2015 yang mengatur kelima jaminan tersebut:
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed