"Prioritas untuk mengisi daerah-daerah ini (yang menggelar pilkada serentak). Kerjasama dengan Panglima TNI, sumbernya bisa dari sipil atau TNI," kata Sutiyoso usai menghadiri rapat paripurna dengan agenda persetujuan calon KaBIN dan Panglima TNI di DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (3/7/2015).
Namun, dia menilai personel BIN masih kurang. Saat ini satu intelijen BIN harus menangani tiga kabupaten. Menurut Sutiyoso ini tidak masuk akal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Solusi praktis terhadap kekurangan personel intelijen BIN itu akan diatasi dengan kerjasama bersama TNI, juga bisa merekrut personel dari sipil. Kelancaran pilkada serentak memang harus dipastikan bila tak ingin terjadi hal yang tak diinginkan.
"Kekuatan BIN sangat jauh dari kebutuhan, apalagi menghadapi pilkada serentak itu, 269 daerah, maka anda bisa bayangkan kalau 10 persen saja kacau, maka 27 kabupaten/kota menjadi masalah. Itu tidak boleh terjadi," kata mantan Ketua Umum PKPI.
Untuk penambahan personel BIN, Sutiyoso menyatakan kebijakan itu juga harus memperhatikan anggaran negara. Tanpa anggaran negara, maka sulit pula menambah personel.
"Kita juga lihat anggaran kita seperti apa. Kesehatan, pendidikan, juga nggak bisa kita abaikan," ucap Sutiyoso yang sedang berdiri di samping calon Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. (nrl/nrl)










































