Ini Hasil Rapat Polri dan Komisi III DPR, Salah Satunya Soal SIM

Jakarta - Komisi III DPR selesai menggelar rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Ada dua kesimpulan serta satu catatan yang menjadi hasil rapat kerja.

Pertama, terkait meminta Kapolri agar lebih tegas dan cepat menuntaskan kasus-kasus yang meresahkan masyarakat seperti peredaran narkoba. Selain itu, ada kasus pencurian dengan kekerasan, prostitusi online, dan perbudakan.

"Serta kasus-kasus lain sesuai dengan 11 (sebelas) program prioritas Kapolri demi terwujudkan Polri yang profesional, unggul, dan dipercaya guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian," kata Ketua Komisi III Aziz Syamsudin saat membacakan kesimpulan di Ruang Komisi III, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2015).

Kemudian kesimpulan kedua yaitu Komisi III mendesak Kapolri agar dalam proses pengadaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) di Korlantas Polri serta penertiban SIM harus sesuai dengan kompetensi. Hal ini agar dilaksanakan secara transparan dan menghindari adanya kerugian negara.

"Ini juga banyak masukan dari masyarakat. Perlu mekanisme agar dilakukan dengan transparan dan akuntabel," sebut politisi Golkar itu.

Sementara yang menjadi catatan yaitu terkait penyesuaian kepangkatan berdasarkan eselonisasi di Institusi Badan Narkotika Nasional (BNN).

Maka, Komisi III meminta Kapolri agar peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2014 tentang penugasan Anggota Polri di luar struktur Organisasi Polri perlu mempertimbangkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang BNN.

Dalam catatan ini sempat terjadi perdebatan terkait usulan penundaan Pilkada serentak. Catatan ini ditentang beberapa fraksi seperti Demokrat dan PDIP.

Hal ini diperkuat pernyataan Kapolri agar Pilkada serentak tak ditunda. Pasalnya, kendala biaya pengamanan ini akan dibicarakan secepatnya dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Sebelumnya, raker sempat diskors karena Kapolri Jenderal Badrodin melakukan rapat dengan Presiden di Istana. (hat/dra)