Kapolri Segera Koordinasi ke Mendagri Soal Kendala Biaya Pengamanan Pilkada

Jakarta - Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengaku akan segera rapat dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkait kendala biaya pengamanan untuk Pilkada. Rapat dengan Mendagri ini untuk bisa dikoordinasikan dengan pemerintah-pemerintah daerah.

"Itu kan nanti ada rapat lagi dengan Mendagri bahwa akan diusahakan untuk bisa dikoordinasikan dengan pemerintah-pemerintah di daerah. Jadi, nanti akan ada rapat dengan Mendagri," kata Badrodin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2015).

Dia menambahkan akan mengupayakan agar kendala biaya ini bisa diatasi. Namun, jika memang ada daerah yang belum siap dalam pengamanan maka sebaiknya penyelenggaraan pilkada ditunda. Tapi, bagi daerah yang siap harus tetap dijalankan.

"Kan kita bisa rekomendasikan supaya yang belum ada anggarannya ya ditunda saja. Tapi, ya yang sudah ada anggarannya siap jalan. Tapi kita belum final masih ada upaya-upaya yang akan kita lakukan. Oleh karena itu ada rapat yang dipimpin Mendagri untuk membicarakan hal-hal itu," sebutnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi III mengatakan Polri terkendala biaya karena sampai hari ini belum dapat anggaran penuh. Persoalan ini mesti mendapat jalan keluar.

"Sampai saat ini polisi belum dapat anggaran full. Sehingga perlu dibuat tenggang waktu apabila pada saatnya tidak terpenuhi anggaraan itu harus ada solusi jalan keluar. Karena keamanan, ketertiban faktor utama jalannya Pilkada," sebut Aziz.

Seperti diketahui, biaya pengamanan untuk Polri dalam mengamankan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak masih terkendala. Dari anggaran sebesar Rp 1,075 triliun yang diperlukan baru Rp 363 miliar yang disetujui.

Sementara, Pilkada serentak akan dilakukan 9 Desember di 269 daerah yang terdiri dari 9 Provinsi dan 224 kabupaten, serta 36 kota. (hat/faj)