Raker Dengan Kapolri, Politikus Golkar Curhat Tak Punya Kantor DPP

Jakarta - Komisi III DPR hari ini menggelar rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Di sesi pendalaman, politikus Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical), John Kennedy Aziz justru curhat soal pihaknya yang tak memiliki kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

John mengatakan mengacu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan putusan sela Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara semestinya kepengurusan di bawah pimpinan Ical yang berhak menggunakan kantor DPP.

"Mohon Pak Kapolri, kami belum mendapat kantor untuk bekerja. Padahal, beberapa putusan PTUN, PN, kami kepengurusan Aburizal Bakrie yang sah, dan ini terbukti di DPR, kepengurusan Aburizal Bakrie dan Idrus Marham sebagai Sekjen," kata John di ruangan Komisi III, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2015).

Dia meminta agar kepengurusan Golkar kubu Ical diakomodir untuk bisa berkantor di DPP Golkar yang beralamat di Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat.

"Kami tidak memaksakaan Pak Agung untuk keluar, tapi beri perlindungan kami juga agar bisa berkantor bersama-sama. Kami mahon, agar bisa diakomodir, bisa berkantor di Anggrek Nelly," sebutnya.

Sebelumnya, anggota Fraksi Golkar lain Bambang Soesatyo juga sempat mempertanyakan kasus pemalsuan dokumen Munas Ancol. Ia meminta Polri lebih cepat dalam mengungkap kasus ini. Dia yakin jika lebih didalami maka tersangka kasus ini bisa lebih dari empat orang.

"Bagaimana kasus Munas Ancol Pak Kapolri? Kapan empat tersangka ini maju ke pengadilan? Ini harus dicepat," kata Bambang dengan nada canda. (hty/bar)