Kisruh DPR Vs Kejagung, Agenda Utamanya Ganti Jaksa Agung

Jakarta - Di balik kisruh antara DPR dengan Kejaksaan Agung, sebenarnya ada agenda utama yang terselip, yaitu digantinya Abdul Rahman Saleh sebagai Jaksa Agung. Agenda bisa saja diusung oleh orang dalam Kejagung atau juga anggota DPR. Pandangan ini disampaikan Ketua YLBHI yang juga tenag ahli Kejagung Munarman kepada wartawan di kantor YLBHI, Jl. Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (29/2/2005). Munarman menanggapi tentang makin meruncingnya konflik DPR dengan Kejagung. Seperti diketahui, hari ini Komisi III DPR telah membuat petisi terkait kisruh DPR dengan Kejagung itu. Petisi-petisi itu antara lain, DPR tidak akan mengadakan rapat kerja dengan Kejagung dan presiden diminta menegur para pejabat di Kejagung. Salah seorang anggotra DPR juga meminta jaksa agung diganti. "Kalau kita lihat berdasarkan fakta dan peristiwanya, masalah itu, bukan yang substansial. Tapi, melihat bahwa ada upaya-upaya yang sesungguhnya dari rentetan peristiwa ini, ada agenda untuk menganti jaksa agung," kata Munarman.Siapa yang ingin jaksa agung diganti? Menurut dia, ada beberapa kelompok. "Bisa berasal dari lingkungan kejaksaan agung atau para politisi di parlemen. Ini yang patut untuk dilihat. Karena, kalau soal masalah tampilan atau aspek-aspek yang bersifat komunikasi di forum raker itu sama sekali tidak menyentuh aspek yang substansial. Jadi, menurut saya, agenda utamanya itu," ungkapnya. Menurut Munarman, semua pihak seharusnya melihat masalah tersebut dengan jernih dan melihat realitas politik yang berkembang. "Realitas politik memang seperti yang diharapkan beberapa kelompok tersebut. Tapi, saya yakin sejak lama jaksa agung tidak diinginkan diduduki oleh seorang Abdul Rahman Saleh," kata dia. "Dan memang, ada orang yang tidak nyaman, karena Abdul Rahman afiliasi politiknya relatif sedikit dan kepentingan personalnya sedikit, sehingga dia menjalankan agenda memberantas korupsi dengan menutup mata, sehingga banyak orang yang tersangkut dengan pemberantasan korupsi di beberapa daerah. Itu bisa saja akan menghalangi konsolidasi beberapa parpol di daerah," imbuhnya. (asy/)